Pengantar SHI

Studi Hukum Islam[1]

Oleh: Imroatul Azizah, M.Ag.

Pengertian Tarikh Tasyri’ al-Islami

At-Tasyri’: Penetapan peraturan, penjelasan hukum-hukum, dan penyusunan perundang-undangan. Jadi Tasyri’ adalah istilah teknis tentang proses pembentukan fikih atau peraturan perundangan. Di dalamnya tercakup produk dan proses pembentukan fikih atau peraturan perundangan. Dalam mengkaji dasar-dasar fikih—al-Qur’an dan as-Sunnah—akan didalami pula proses pembentukan al-Qur’an dan as-Sunnah; dan ilmu asbabun-nuzul dan asbabul-wurud juga merupakan bagian yang tidak dapat diabaikan. Ketika kita mengkaji pendapat dan peraturan perundangan, maka kita juga akan mendalami proses pembentukannya. Selain itu, kajian tentang langkah-langkah ijtihad para ulama juga menjadi bagian dari mata kuliah ini.

Atas dasar itu, maka logis jika tarikh tasyri’ didefinisikan sebagai “Ilmu yang membahas keadaan Hukum Islam pada zaman Rasul dan sesudahnya dengan uraian dan periodisasi, yang padanya hukum itu berkembang serta membahas ciri-ciri spesifiknya, keadaan fuqaha dan mujtahid dalam merumuskan hukum itu”.

Fungsi dan signifikansi tarikh tasyri adalah bahwa dalam memahami hukum Islam harus mengetahui latar belakang munculnya suatu hukum—baik yang didasarkan pada al-Qur’an maupun yang tidak. Tanpa memahami ini akan melahirkan pemahaman hukum yang cenderung ‘ekstrem’ bahkan terkadang merasa benar sendiri. Hukum Islam, baik dalam arti fikih, fatwa, atau ketetapan adalah produk pemikiran ulama secara individu maupun kelompok. Oleh karena itu mempelajari perkembangan fikih atau fatwa berarti mempelajari pemikiran para ulama yang telah melakukan ijtihad dengan segala kemampuan yang dimiliki serta pola yang digunakan mereka. Dalam salah satu kaidah, di antara tugas kita adalah: “memelihara produk pemikiran ulama dan langkah-langkah ijtihadnya serta mengembangkannya sehingga lebih maslahat—المحافظة على قديم الصالح والاخد بالجديد الاصلح””. Berarti dengan mempelajari tarikh tasyri kita melakukan langkah awal dalam mengkonstruksi pemikiran ulama klasik dan langkah-langkah ijtihadnya untuk ditransmisikan sehingga kemaslahatan manusia senantiasa terpelihara. Diharapkan, melahirkan sikap toleran dan dapat mewarisi pemikiran ulama klasik dan langkah-langkah ijtihadnya serta dapat mengembangkan gagasannya.

Pengertian Fiqih, Syari’ah, dan Hukum Islam

Fikih: العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية  “Pengetahuan tentang hukum syara’ yang berhubungan dengan amal perbuatan yang digali dari satu persatu dalilnya”.

  • Kata al-‘Ilm (pengetahuan) secara umum mencakup pengetahuan secara yakin dan zhan (perkiraan). Dalam definisi ini yang dimaksud adalah pengetahuan yang sampai ke tingkatan zhan atau asumsi. Fikih adalah hukum Islam yang tingkat kekuatannya hanya sampai ke tingkatan zhan karena ditarik dari dalil-dalil yang zhanny. Ini sejalan dengan kata al-muktasab = diusahakan, yang mengandung pengertian adanya campur tangan akal pikiran manusia dalam penarikannya dari dalil. Oleh karena itu, pengetahuan tentang Hukum Islam yang tidak dicampuri oleh akal pikiran, tidak disebut fikih.
  • Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syar’iyyah. Hukum syar’i: kalamullah yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik dalam bentuk perintah untuk berbuat atau larangan dan pilihan atau menjadikan sesuatu yang lain; hukum syar’iyyah diambil dari sumber-sumber syari’at, bukan dari akal atau perasaan. Jadi 1+1= 2, Api itu panas tidak disebut fikih karena tidak diperoleh dari proses istidlal dari sumber syari’at.
  • Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syar’iyyah amaliyyah. Kata ‘amaliyah’ artinya fikih selalu berkaitan dengan amaliah atau perbuatan manusia, baik dalam bentuk ibadah maupun muamalah. Maka hukum-hukum akidah dan akhlak tidak termasuk fikih (fikih diperoleh melalui proses istidlal atau penyimpulan [istinbat], sedang akidah dan akhlaq tidak dengan cara seperti itu).
  • Tafsili: dalil-dalil yang menunjukkan pada suatu hukum tertentu. Seperti firman Allah: “Aqimu as-shalah wa atu az-zakat”. Ayat ini disebut tafshili karena hanya menunjukkan pada hukum tertentu dari perbuatan tertentu pula, yaitu bahwa shalat dan zakat itu wajib hukumnya.

Lalu apa Syari’ah?

Al-Qur’an menggunakan kata Syir’ah dan syari’ah dalam pengertian din (agama) baik sebagai suatu jalan lurus yang ditentukan oleh Allah untuk manusia maupun suatu ketentuan yang harus dilaksanakan. Artinya syari’at meliputi segala ketentuan dan hukum yang ada dalam al-Qur’an dan as-Sunnah, baik mengenai akidah, akhlaq ataupun perbuatan manusia dalam bentuk ibadat dan muamalah.[2] Pengertian syari’at seperti ini sama dengan pemahaman fikih pada periode-periode awal.

Namun dalam perkembangannya kedua istilah ini mengalami pergeseran makna dan cenderung berbeda, walaupun garis pembeda keduanya tidak nampak jelas sehingga seringkali keduanya dipakai dalam pengertian yang sama. Berikut perbedaan antara fiqih dan syari’ah:

No Syari’ah Fiqih
1. Ruang lingkup lebih luas; segala aspek Hanya berkaitan dengan hukum
2. Bersumber dari wahyu dan ilm ttg wahyu hanya diperoleh dari/dg perantara nas Kemampuan penalaran sangat ditekankan
3. Arah tujuannya ditentukan oleh Allah & nabi Disusun dan diangkat atas usaha manusia
4. Terminologi; perintah Ilahi yang harus diikuti Terminologi tentang hukum sebagai suatu ilmu
5. Bersifat sempurna dan tidak berubah Terus berkembang dan berubah sesuai kondisi zamannya
6. Bersifat umum dan universal—keberadaan, tujuan, dan nususnya.
7. Menjadi keharusan untuk melaksanakan/meninggalkannya tanpa mengenal ruang dan waktu Yang dipahami seseorang, tidak menjadi keharusan bagi orang lain untuk mengikutinya
8. Kebenarannya bersifat mutlak Ada kemungkinan salah

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa:

  1. Syari’at Islam adalah satu dan tidak berubah-ubah
  2. Perubahan dan pergantian hanyalah mengenai upaya penyesuaian dan penerapan syariat/hukum Allah tersebut dengan kondisi masyarakat dan situasi zaman; fikih pada hakikatnya merupakan hasil usaha penyelarasan antara syari’at dengan kondisi masyarakat dan zamannya.

Materi Kuliah “Studi Hukum Islam”

  1. Pengertian Shari’ah, Fiqh, dan Hukum Islam
  2. Hukum Islam pada masa Rasulullah, Sahabat, dan Tabi’in
  3. Hukum Islam pada masa imam madzhab.
    1. Sejarah Intelektual dan metode penyelesaian hukum Abu Hanifah, imam Malik, Imam Shafi’i, Ahmad ibn Hanbal, Dawud ad-Dhahiri, dan Ja’far as-Sadiq.
    2. Hukum Islam pasca Imam madzhab (sharah dan hashiyah)
    3. Hukum Islam pada masa modern; kodifikasi, legislasi, dan kompilasi.
    4. Hakekat Hukum Islam; sumber dan obyek kajian.
    5. Peranan akal dalam Hukum Islam
    6. Tujuan dan aspek-aspek Hukum Islam
    7. metode istinbat hukum; ahl Hadis-ahl Ra’y dan jumhur-fuqaha
    8. Konsep tasamuh dalam Hukum Islam
    9. Metode pemecahan masalah kontemporer dan contoh penerapannya

 

Macam-macam Tasyri’

Secara umum dibagi dua, yaitu: at-tasyri’al-islami min jihat an-nash (dari sudut sumber, yaitu tasyri’ yang dibentuk pada zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu al-Qur’an dan Sunnah), dan at-tasyri’ al-islami min jihat at-tawassu’ wa as-syumuliyyah (dari sudut keluasan dan kandungan, yaitu mencakup ijtihad sahabat, tabi’in, dan ulama sesudahnya).

Fikih dilihat dari temanya, dibagi menjadi fikih ibadah, muamalah, dan uqubah[3],  sedangkan dari segi peristiwa yang diselesaikan, fikih dibedakan menjadi dua, yaitu fikih yang peristiwanya betul-betul terjadi (fiqh al-waqi’i) dan fikih yang peristiwanya hanya berupa pengandaian/tanpa peristiwa konkret (fiqh at-taqdiri/iftiradhi). Contoh waqi’i, pada masa Umar ibn al-Khattab ada janda menikah dalam masa iddah. Umar kemudian menta’zir laki-laki yang menikahinya dengan beberapa pukulan, kemudian keduanya dipisahkan. Umar berfatwa: “Perempuan yang menikah dalam masa iddah, apabila belum dukhul, keduanya harus dipisah dan wajib menyelesaikan iddahnya yang belum selesai; apabila sudah terjadi dukhul, perempuan tersebut harus menjalani dua iddah, yaitu iddah dari suami pertama dan iddah dari suami yang menikahi pada masa iddah. Contoh fiqh taqdiri, misalnya manusia yang dilahirkan dari hewan yang termasuk najis mughaladhah—anjing dan babi–, ia tetap suci seperti manusia pada umumnya; juga tetap diwajibkan shalat dan perintah-perintah agama lainnya.

Asas dan Prinsip Hukum Islam

Asas Hukum Islam adalah suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan Hukum Islam. Menurut Syaikh Muhammad Hadhari dalam kitab Tarikh at-Tasyri’ al-Islamiy, asas Hukum Islam ada tiga, yaitu: meniadakan kesempitan dan kesukaran (‘adam al-haraj), sedikit pembebanan (taqlil at-takalif), dan bertahapnya penetapan hukum (at-tadrij fit-tasyri’). Dalam perkembangannya asas HI ditambah dua, yaitu menegakkan maslahah dan menegakkan keadilan (tahqiq maslahah wa al-‘adalah)[4].

Sedangkan prinsip HI (permulaan, tempat pemberangkatan, titik tolak/al-mabda`) adalah asas yang bermakna kebenaran yang dijadikan pokok dasar orang berpikir, bertindak, dsb. Artinya, cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan HI, baik prinsip universal maupun khusus (setiap cabang HI). Ada perbedaan pakar dalam menyebut prinsip HI, tapi setidaknya ada 9 yang bisa dirangkum, yaitu: tauhid, keadilan, al-huriyyah, al-musawah, at-ta’awun, at-tasamuh, amar ma’ruf nahi munkar, at-ta’ah, dan asy-syura`.

‘Adam al-haraj. Ada enam bentuk/cara meniadakan kesulitan, yaitu: 1. Takhfif al-isqat (meringankan dengan menggugurkan/pengguguran kewajiban) seperti gugurnya kewajiban shalat Jum’at, ibadah haji, umrah, jihad jika ada udzur; 2. Takhfif at-tanqis (atau pengurangan kadar yang telah ditentukan, contohnya qashar); 3. Takhfif al-ibdal, penukaran kewajiban seperti kewajiban wudu dan mandi junub diganti dengan tayamum; 4. Takhfif at-taqdim, artinya mengerjakan sesuatu sebelum waktu yang telah ditentukan secara umum (asal) seperti jamak taqdim, mendahulukan zakat sebelum setahun, mendahulukan zakat fitrah sebelum akhir ramadhan; 5. Takhfif at-ta`khir, seperti jamak ta`khir, mengakhirkan puasa ramadhan bagi musafir dan atau sakit; 6. Takhfif at-tarkhis (meringankan dengan rukhshah) misalnya kebolehan menggunakan benda najis atau khamr untuk keperluan berobat[5].

Taqlil at-Takalif. Asas ini merupakan kesimpulan logis dari asas ‘adam al-haraj karena banyaknya beban adalah kesukaran. Dasar asas ini adalah al-Ma`idah (5) ayat 101 yang menegaskan bahwa orang-orang beriman dilarang bertanya kepada Rasul Allah tentang hal yang apabila diwajibkan akan menyulitkan mereka, seperti pertanyaan umat Nabi Musa tentang penyembelihan sapi (Q.S. al-Baqarah [2]: 68-74).

At-tadrij fit-tasyri’. Asas ini berdasarkan fakta bahwa masyarakat secara alamiah memiliki adat kebiasaan yang tentu tidak mudah untuk terjadi perpindahan sekaligus. Oleh karena itu, al-Qur’an diturunkan secara bertahap. Cara ini agar lebih disenangi oleh jiwa bangsa Arab dan lebih mendorong mereka untuk menaatinya serta bersiap meninggalkan ketentuan lama untuk menerima hukum atau ketentuan baru. Asas tadrij memberikan jalan kepada kita untuk melakukan pembaruan karena hidup manusia mengalami perubahan[6].

Ada beberapa aturan hukum Islam yang dibentuk secara berangsur-angsur, seperti:

  1. Shalat. Awalnya shalat hanya diperintahkan pada dua waktu, yaitu pagi dan sore (Q.S. Hud [11]: 114), kemudian perintah wajib shalat 3 waktu (Q.S. al-Isra`[17]: 78), dan akhirnya berdasarkan sunnah fi’liyyah mutawatir, shalat wajib lima kali.
  2. Pengharaman riba. Awalnya riba hanya dikatakan sebagai perbuatan tercela (Q.S. ar-Rum [30]: 39; kemudian dinyatakan bahwa riba yang diharamkan adalah yang berlipat ganda (Q.S. Ali Imran [3]: 130); dan terakhir, riba diharamkan secara keseluruhan (Q.S. al-Baqarah [2]: 275 dan 278)
  3. Pengharaman khamr. Awalnya meminum khamr dipandang tercela untuk dilakukan karena lebih banyak madarat daripada manfaatnya (Q.S. al-Baqarah [2]: 219)[7]. Selanjutnya disebutkan bahwa orang yang hendak shalat dilarang meminum khamr (Q.S. an-Nisa`[2]: 43) secara implisit, cegahan ini dipahami bahwa meminum khamr ‘dibolehkan’. Ia hanya terlarang bagi yang hendak melaksanakan shalat; dan terakhir, Allah mengharamkan khamr secara mutlak (Q.S. al-Ma`idah [5]: 90).
  4. Pengharaman Zina. Awalnya, zina hanya diolok-olok atau dimaki-maki dan dikenakan tahanan rumah (Q.S. an-Nisa`[4]: 15-16)[8]. Kemudian hukuman bagi pelakunya diperberat (Q.S. an-Nur [2]: 2).

Maslahah[9]. Berasal dari kata ash-shulh atau al-ishlah yang berarti damai dan tenteram. Damai berorientasi pada fisik sedangkan tenteram berorientasi pada psikis. Maslahah secara terminologi adalah:جلب النفع و دفع الضرر عنهم  “perolehan manfaat dan penolakan terhadap kesulitan”. Maslahat adalah dasar dari semua kaidah yang dikembangkan dalam Hukum Islam. Ia memiliki landasan yang kuat dalam al-Qur’an (Q.S. al-Anbiya` [21]: 107) dan hadis yang diriwayatkan oleh ad-Daruqutni dan al-Hakim dari Abi Sa’id: لا ضرر و لا ضرار “Tidak boleh menyulitkan orang lain dan tidak boleh pula disulitkan oleh orang lain”.

Tahqiq al-‘adalah. Secara bahasa, adil adalah: وضع الشيئ في محاله , sedangkan secara terminologi ada banyak arti. Menurut Murtadho Muthahari (1920-1976)—sebagaimana dikutip oleh Nurcholish Madjid, pengertian pokok keadilan ada 4, yaitu: 1. Perimbangan = keadaan seimbang (mauzun >< at-tanasub = kekacauan); 2. Persamaan (musawah) = ketidakadaan diskriminasi dalam bentuk apapun; 3. Penunaian hak sesuai dengan kewajiban yang diemban. Arti ini hampir sama dengan keadilan ditributif (imbalan sesuai dengan jasa) dan keadilan komutatif (imbalan secara merata tanpa memperhatikan perbedaan tingkat tanggung jawab) seperti yang dijelaskan oleh filosof Aristoteles (w. 322 SM); 4. Keadilan Allah, yaitu kemurahannya dalam melimpahkan rahmat kepada seseorang sesuai dengan tingkat kesediaan yang dimilikinya. Banyak ayat al-Qur’an yang memerintahkan untuk berlaku adil (Q.S. al-Ma`idah [5]: 8; an-Nisa` [4]: 58; an-Nahl [16]: 90; dan al-Hujurat [49]: 9).


[1] Didedikasikan untuk mata kuliah Studi Hukum Islam, Muamalah/Ekonomi Syari’ah Semester I. Mata Kuliah ini adalah adopsi dari mata kuliah Tarikh Tasyri’, sehingga akan membahas sejarah dan perkembangan legislasi Hukum Islam.

[2] Menurut Mahmud Syaltut, al-Qur’an dan as-Sunnah mengandung ajaran tentang akidah dan syari’ah. Kemudian syari’ah itu sendiri terdiri atas ibadah dan muamalah. Ajaran tentang akidah bersifat permanen, pasti, dan tidak berubah karena terjadinya perubahan sosial kultural manusia; ajaran tentang ibadah berkaitan dengan persoalan-persoalan pengabdian kepada Allah dalam bentuk-bentuk yang khusus, seperti shalat, puasa, haji, zakat, dsb. Ajaran tentang ibadah ini juga permanen dan ditetapkan secara rinci. Sikap seorang muslim dalam persoalan ibadah adalah melaksanakannya sesuai dengan petunjuk dalil yang ada dalam al-Qur’an dan dijelaskan dalam as-Sunnah. Sedangkan ajaran tentang muamalah berkaitan dengan persoalan-persoalan hubungan antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing, sesuai dengan ajaran dan prinsip-prinsip yang dikandung oleh al-Qur’an dan as-Sunnah. Itulah sebabnya bidang muamalah tidak bisa dipisahkan sama sekali dengan nilai-nilai ketuhanan. Dengan demikian, akidah, ibadah, dan muamalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Mahmud Syaltut, al-Islam ‘Aqidah wa Syari’ah (Kuwait: Dar al-Qalam, 1966), p. 11-13.

[3] Ini pendapat Ibnu Abidin al-Hanafi, sedangkan menurut Syafi’iyyah fikih dikategorikan menjadi 4; yaitu 1) fikih yang berhubungan dengan kegiatan yang bersifat ukhrawi (ibadah), 2) yang berhubungan dengan kegiatan yang bersifat duniawi (muamalah), 3) yang berhubungan dengan masalah keluarga (munakahah), dan 4) yang berhubungan dengan penyelenggaraan ketertiban negara (uqubah). Perbedaannya, Hanafiyah memasukkan munakahah ke dalam muamalah.

[4] Asas HI tersebut pada dasarnya merupakan asas yang universal (umum), sebab pada tataran operasional, tiap-tiap bidang HI memiliki asas tersendiri sebagai elaborasi dari ke-5 asas itu, misalnya asas kewarisan berbeda dengan asas muamalah dan jinayat. Asas kewarisan meliputi asas ijbari, waratha, bilateral, keadilan/keseimbangan, dan individual; asas-asas muamalah di antaranya asas tabadul al-manafi’,  pemerataan, ‘an taradin, ‘adam al-gharar, al-birr wat-taqwa, dan musyarakah, sedangkan asas jinayat diantaranya asas legalitas, materialitas, dan moralitas. Lihat dalam Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam (Bandung: LPPM Unisba, 1995)

[5] Al-Ala`i menambah dengan takhfif at-taghyir (meringankan dengan merubah) yakni mengubah format ibadah karena keadaan, seperti shalat khauf.

[6] Pembaruan yang dimaksud adalah memperbarui pemahaman keagamaan secara sistematis sesuai dengan perkembangan manusia dalam berbagai bidang, terutama teknologi. Akan tetapi asas ini sering dipraktikkan secara berlebihan dan tidak terukur. Sesuai dengan tuntutan modernitas, hendaklah setiap perubahan menggunakan tujuan dan target sehingga berjalan secara sistematis.

[7] Ayat ini memang tidak tegas melarang judi dan minuman keras, namun keharusan meninggalkan perilaku tersebut dapat dipahami secara tidak langsung, karena secara logika ayat ini menyebutkan bahwa hal yang lebih banyak merugikan, perlu ditinggalkan. Di sinilah keagungan ayat al-Qur’an dalam menyanjung manusia sekaligus menyindir dengan bahasa yang halus dan penuh logika. Baru setelah jiwa masyarakat bisa menerima pertimbangan untug-ruginya, diturunkan ayat selanjutnya. Lihat Dedi Supriyadi, Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia), (Bandung: Pustaka Setia, 2007), p. 154.

[7]

ÓÉL»©9$#ur šúüÏ?ù’tƒ spt±Ås»xÿø9$# `ÏB öNà6ͬ!$|¡ÎpS (#r߉Îhô±tFó™$$sù £`ÎgøŠn=tã Zpyèt/ö‘r& öNà6ZÏiB ( bÎ*sù (#r߉Íky­  Æèdqä3Å¡øBr’sù ’Îû ÏNqã‹ç6ø9$# 4Ó®Lym £`ßg8©ùuqtFtƒ ßNöqyJø9$# ÷rr& Ÿ@yèøgs† ª!$# £`çlm; Wx‹Î6y™ ÇÊÎÈ   Èb#s%©!$#ur $ygÏY»uŠÏ?ù’tƒ öNà6ZÏB $yJèdrèŒ$t«sù ( cÎ*sù $t/$s? $ysn=ô¹r&ur (#qàÊ̍ôãr’sù !$yJßg÷Ytã 3 ¨bÎ) ©!$# tb$Ÿ2 $\/#§qs? $¸J‹Ïm§‘ ÇÊÏÈ

[9] Secara umum maslahah dibagi 3, yaitu maslahah:  mu’tabarah, mulghah, dan mursalah. Maslahah mu’tabarah diklasifikasikan menjadi 3 tingkatan: daruriyyah—primer, hajiyyah—sekunder, dan tahsiniyyah—tersier. Kandungan maslahah daruriyyah adalah 5 tujuan agama—maqashid asy-syari’ah), yaitu hifz: ad-din, an-nafs, al-‘aql, an-nasl, dan al-mal/al-‘ardh. Maslahah Hajiyyah adalah sesuatu yang mengandung manfaat, tapi tidak pokok, seperti nikah bagi laki-laki yang belum ba’at tapi tidak kuat menahan nafsu, sehingga dianjurkan puasa. Maslahah tahsiniyyah adalah sesuatu yang bersifat untuk memperindah, seperti walimatul-‘ursy.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s