Sistem Ekonomi dan Fiskal Pada Masa Rasulullah SAW

Sistem Ekonomi dan Fiskal pada Masa Pemerintahan Rasulullah Saw.
A. Latar Belakang
Yatsrib sebelum datangnya Islam tidak mempunyai pemimpin yang berdaulat. Aus dan Khazraj dua kabilah terbesar memperebutkan kekuasaan, sehingga beberapa kelompok meminta Nabi menjadi pemimpin.Pertemuan dua kali, tahun 12 kenabian = bai’at Aqabah pertama dan tahun ke-13 = bai’at Aqabah kedua.
Nabi hijrah dan nama Yatsrib berganti Madinah. Nabi menjadi pemimpin bangsa Madinah. Ajaran Islam yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat (muamalah) banyak turun di kota ini.
Strategi yang diambil:

1. membangun masjid; masjid nabawi berfungsi sebagai islamic centre—pertemuan parlemen, setneg, MA, markas besar tentara, pusat pendidikan dan pelatihan juru dakwah, dan baitul mal. Sehingga Rasul berhasil menghindari pengeluaran untuk membangun infrastruktur bagi negara Madinah yang baru terbentuk.

2. Merehabilitasi Kaum Muhajirin; ada 150 keluarga yang hijrah dengan bekal yang sangat minim. Kebijakan Nabi adalah dengan menanamkan persaudaraan berdasarkan agama, menggantikan persaudaraan berdasarkan darah; ukhuwah ini juga didasarkan pada prinsip-prinsip material (individu/keluarga anshar diperintahkan memberikan sebagian harta kepada muhajirin sampai mereka memperoleh pekerjaan yang dapat dijadikan pegangan hidup.

3. Membuat konstitusi negara, yang menyatakan kedaulatan Madinah sebagai sebuah negara. Berisi hak-kewajiban dan tanggung jawab setiap WN, stabilitas dan pertahanan negara.

4. Meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara; seluruh paradigma berpikir di bidang ekonomi serta aplikasinya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dihapus dan digantikan dengan yang sesuai, yakni persaudaraan,  persamaan, kebebasan, dan keadilan.

B. Sistem Ekonomi
  • Prinsip Islam yang sangat mendasar adalah kekuasaan tertinggi hanya milik Allah dan manusia diciptakan sebagai khalifah-Nya. Sebagai khalifah, manusia diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna dan segalanya diperuntukan untuk manusia.
  • Kehidupan manusia tidak bisa dipisah-pisahkan menjadi kehidupan ruhiyah dan jasmaniyah (satu kesatuan) sampai kehidupan akhirat. Mencari kehidupan dunia dan akhirat harus seimbang.
  • Sebagai pengemban amanah khalifah, manusia diberi kebebasan mencari nafkah sesuai dengan hukum yang berlaku serta dengan cara yang adil (inilah salah satu kewajiban asasi dalam Islam). Ini juga bermakna, Islam mengakui kepemilikan pribadi, tidak membatasinya, tetapi hanya melarang perolehan kekayaan dengan cara-cara ilegal dan tidak bermoral.
  • Allah melalui sunnah-Nya menetapkan bahwa jenis pekerjaan/usaha apa pun yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Qur’ani tidak akan pernah menjadikan seseorang kaya raya dalam waktu singkat; kesuksesan baru akan terwujud jika dilalui dengan kerja keras, ketekunan, dan kesabaran disertai dengan doa yang tidak pernah terputus.oki perilaku perjudian, penimbunan kekayaan, penyelundupan, pasar gelap, spekulasi, korupsi, bunga, dan riba bukan saja tidak sesuai dengan hukum alam dan dilarang, tetapi pelakunya juga layak dihukum.
  • Islam memandang bahwa setiap orang mempunyai hak penuh untuk memiliki penghasilan/memperoleh harta kekayaan secara legal sehingga dapat menunaikan kewajiban agamanya dengan baik, oki setelah wafat seseorang harus membagikan hartanya kepada ahli warisnya; janda cerai hidup harus diberikan nafkah selama setahun beserta tempat tinggal, begitu juga cerai mati; wasiyat wajibah. Ide distribusi harta waris dan nafkah ini adalah untuk distribusi kepemilikan/kekayaan seseorang kepada orang lain. Semakin banyak orang yang menerimanya akan semakin baik pula implikasinya bagi kehidupan manusia secara keseluruhan.
  • Islam memandang bahwa wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam memperoleh kekayaan, melalui warisan , mas kawin, hadiah, ataupun dengan kerja keras dan usahanya sendiri; bahkan para budak bisa memperoleh dan memiliki kekayaan untuk menggunakannya membebaskan diri.
  • Islam dengan tegas dan keras melarang segala bentuk praktek ribawi/bunga uang. Berbagai pemikiran yang menyatakan cara-cara ribawi sah jelas merupakan pendapat yang keliru dan menyesatkan karena praktek ribawi merupakan bentuk eksploitasi yang nyata. Eksploitasi dalam bentuk apapun dilarang baik dilakukan oleh si kaya terhadap si miskin, penjual terhadap pembeli, majikan terhadap budaknya, laki-laki terhadap perempuan/atasan terhadap bawahannya.
  • Kata riba dalam ayat-ayat al-Qur’an digunakan sebagai terjemahan dari bunga uang yang tinggi. Terminologi dan sistem ini telah dikenal pada masa jahiliyah dan periode awal Islam, yakni sebagai bunga uang yang sangat tinggi yang dikenakan terhadap modal pokok. Namun jika ayat-ayat yang melarang riba ditelaah lebih dalam dan komprehensif, terlihat jelas bahwa Islam sangat menentang keras setiap praktek ribawi, baik dalam jumlah yang sangat tinggi ataupun rendah.
  • Perintah terakhir tentang pelarangan riba datang pada tahun 9 H dan diumumkan oleh Rasul pada khutbah haji wada pada tahun 10 H.
  • Larangan riba diimbangi dengan perintah mengeluarkan sedekah—wajib/sunah.
Prinsip pokok kebijakan ekonomi Islam dalam al-Qur’an
  • Allah Swt. adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut seluruh alam semesta
  • Manusia hanyalah khalifah Allah di muka bumi, bukan pemilik yang sebenarnya
  • Semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah atas rahmat Allah. Oleh karena itu, manusia yang kurang beruntung mempunyai hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudaranya
  • Kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun
  • Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya, termasuk riba harus dihilangkan
  • Menerapkan sistem warisan sebagai media redistribusi kekayaan yang dapat mengeleminasi berbagai konflik individu
  • Menetapkan berbagai bentuk sedekah—wajib/sunah—terhadap individu yang memiliki harta kekayaan yang banyak untuk membantu mereka yang tidak mampu.
C. Keuangan dan Pajak
1.sumber-sumber pendapatan negara: Ghanimah, zakat, tebusan tawanan perang, Jizyah

Awal terbentuknya Madinah, hampir tidak mempunyai sumber pemasukan ataupun pengeluaran negara. Tentara tidak mendapat gaji tetap, oki diperbolehkan mendapat bagian dari harta rampasan perang (ghanimah) yang belum ada ketentuan tata cara pembagiannya. Setelah turunnya surat al-Anfal tahun ke-2 H, ditentukan sbb:

a. 1/5 bagian (khums) untuk Allah dan Rasulnya (untuk negara yang dialokasikan bagi kesejahteraan umum). Rasul membagi Khums menjadi 3 bagian; untuk diri dan keluarganya, kerabatnya, dan bagian ketiga untuk anak yatim, miskin, dan musafir.

b. 4/5 bagian lainnya untuk pasukan yang terlibat perang. Penunggang kuda dapat dua bagian (diri dan kudanya). Yang berhak dapat hanya prajurit laki-laki.

Hingga awal tahun ke-4 H pendapatan negara masih sangat kecil. Kekayaan pertama diperoleh dari Bani Nadhir yang melanggar perjanjian dan diusir. Tahun ke-7 berhasil menguasai Khaibar. Tidak diusur tapi bagi hasil tanah pertanian.

Tahun ke-2 H, ada kewajiban zakat fitrah, setelah kaum muslimin stabil ekonominya, tahun ke-9 H* diwajibkan zakat mal.

Sebelum diwajibkan zakat bersifat sukarela, hanya komitmen pribadi tanpa ada aturan khusus atau batasan-batasan hukum, ketika fondaasi Islam telah benar-benar kokoh, tahun ke-9 Allah menurunkan ayat yang mengatur alokasi pengeluaran zakat. Rasul juga menetapkan peraturan zakat, seperti sistem pengumpulan zakat, barang-barang yang dikenakan zakat, batas bebas zakat, dan tingkat persentase zakat.

*menurut ahli hadis zakat diwajibkan sebelum tahun itu. Maulana Abul Hasan, th ke-5 H; fakta sejarah juga menyebutkan sejak di Mekkah ayat-ayat tentang zakat sudah turun; pidato Ja’far di sidang Najasyi tahun ke-5 kenabian atau pembebanan zakat dan ushr atas anggur dan kurma terhadap bani Tsaqif pada tahun ke-8 H.

Tebusan Perang, Jizyah, Kharaj
  • Tawanan perang Badar @ 4.000 Dirham, bagi yang miskin disuruh mengajar membaca 10 anak muslim.
  • Jizyah: pajak yang dibebankan pada non-muslim—khususnya ahli kitab—sebagai jaminan perlindungan jiwa, harta milik, kebebasan menjalankan ibadah, serta pengecualian dari wajib militer. Besarnya jizyah 1 Dinar/tahun untuk laki-laki dewasa. Perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, orang tua, penderita sakit jiwa, dan semua yang menderita penyakit dibebaskan dari jizyah.
  • Di antara yang membayar adalah orang Najran (Kristen) pada tahun ke-6 H dan penduduk Ailah, Adzruh, serta Adzriat pada perang Tabuk.
  • Pembayaran pajak yang berlangsung sampai zamannya Harun al-Rasyid ini, tidak harus uang tunai, tetapi bisa berupa barang lainnya
  • Kharaj: pajak tanah yang dipungut dari kaum non-muslim ketika wilayah Khaibar ditaklukkan. Dalam perkembangannya Kharaj menjadi sumber pemasukan penting bagi negara. Kharaj = ushr muslim dari hasil pertanian.
  • Ushur: sistem pajak Jahiliyyah yang diadopsi Rasul. Prakteknya, Rasul menerapkan ushr sebagai bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang dan dibayar hanya sekali dalam setahun serta hanya berlaku terhadap barang-barang yang bernilai lebih dari 200 dirham. Tingkat bea untuk ahlud-dimah 5 %, sedangkan muslim 2,5%.
Pada masa Rasul, zakat dikenakan pada hal-hal berikut:
1.Benda logam yang terbuat dari emas, seperti koin, perkakas, perhiasan atau bentuk lainnya.
2.Benda logam yang terbuat dari perak seperti koin, perkakas, perhiasan, atau dalam bentuk lainnya.
3.Binatang ternak, seperti unta, sapi, domba, dan kambing.
4.Berbagaijenis barang dagangan, termasuk budak dan hewan.
5.Hasil pertanian, termasuk buah-buahan.
6.Luqathah, harta benda yang ditinggalkan musuh
7.Barang temuan.
Sumber Pendapatan Tambahan (Sekunder)
1.Uang tebusan tawanan perang (Badar, perang lain tidak bahkan 6000 tawanan perang Hunain bebas tanpa tebusan)
2.Pinjaman-pinjaman (setelah penaklukan kota Mekah) untuk pembayaran diyat kaum muslimin Bani Judzaimah/sebelum pertempuran Hawazin sebesar 30.000 dirham dari Abdullah ibn Rabiah dan meminjam beberapa pakaian dan hewan-hewan tunggangan dari Sofyan ibn Umayyah
3.Khums atas rikaz/harta karun
4.Amwal fadilah (harta dari muslim yang meninggal tanpa ahli waris/muslim yang murtad dan meninggalkan negaranya
5.Wakaf
6.Nawaib, pajak khusus yang dibebankan pada muslim kaya raya untuk menutupi pengeluaran negara selama masa darurat, seperti yang terjadi pada masa perang Tabuk.
7.Zakat fitrah
8.Bentuk lain sedekah (seperti qurban) dan kafarat (denda atas kesalahan muslim pada saat melakukan ibadah, seperti berburu pada musim haji)

D. Baitul Mal

Sebelum Islam datang, tidak ada konsep tentang keuangan publik dan perbendaharaan negara di dunia.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s