Teori Haq

Al-Huquq (Hak-hak dalam Islam)

Kata hak secara etimologi mempunyai berbagai macam arti, yaitu: milik, ketetapan dan kepastian (Yasin [36]:7), kewajiban yang terbatas (al-Baqarah [2]:241), kebenaran sebagai lawan kebatilan (Yunus [10]: 35). Sedangkan secara terminologi, menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa adalah: اختصاص يقرربه الشرع سلطة “Suatu kekhususan yang padanya ditetapkan shara’ suatu kekuasaan”. Atau menurut Ibn Nujaim—tokoh fiqh Hanafi–: اختصاص حاجز “Suatu kekhususan yang terlindung”.  Kedua definisi ini mencakup berbagai macam hak, seperti hak Allah terhadap hamba-Nya (shalat, puasa), hak-hak yang menyangkut perkawinan, hak-hak umum (hak negara, hak kehartabendaan, dan hak-hak non-materi seperti hak perwalian). Berdasarkan definisi ini, sumber hak itu adalah shara (Allah), bukan manusia ataupun alam[1].

Dengan demikian, maka rukun hak ada dua, yaitu: pemilik dan obyek hak (baik yang berupa materi maupun hutang). Pemilik hak adalah Allah. Adapun manusia—menurut shara’—telah memiliki hak-hak pribadi sejak masih janin dan hak-hak itu dapat dimanfaatkannya dengan penuh apabila janin lahir  dengan selamat, dan hak pribadi yang diberikan Allah ini akan habis dengan wafatnya pemilik hak.

 

Keterangan:

Ø  Hak Allah: hak yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, menyembah dan mengabdi, dan menegakkan shari’at-Nya. Atau bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat publik (tidak dikhususkan pada individu tertentu), seperti penegakan hukuman had. Hak Allah ini tidak bisa dilanggar, digugurkan, ditolerir, diubah, ataupun diwariskan.

Ø  Hak manusia: hak yang dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan seseorang. Bisa bersifat umum, seperti menjaga kesehatan, merawat anak, harta benda, mewujudkan rasa aman, mencegah tindak criminal, menghilangkan permusuhan dll. Atau bersifat khusus, seperti menjaga kepemilikan, hak penjual atas harga, hak pembeli atas obyek transaksi dll. Hak ini bisa dilepaskan-dimaafkan, diubah, digugurkan, dan diwariskan[2].

Ø  Haqq mali—al-huquq al-maliyah, adalah hak yang terkait dengan kehartabendaan dan manfaat, seperti hak penjual terhadap harga barang yang dijual dan hak penyewa terhadap sewaannya. Sedangkan haqq ghair mali adalah hak yang tidak terkait dengan kehartabendaan, seperti hak qisas, seluruh hak dasar manusia, hak wanita dalam talak karena suaminya tidak memberi nafkah, hak suami mentalak istri karena mandul, hak hadanah, hak perwalian, dan hak politik.

Ø  Haqq Shakhsi: hak yang ditetapkan shara’ untuk seorang pribadi, berupa kewajiban terhadap orang lain, seperti hak penjual menerima harga barang dan hak pembeli menerima barang (berkaitan dengan haqq al-intifa[3]). Sedang haqq aini adalah hak seseorang yang ditetapkan shara’ terhadap zat sesuatu, sehingga dia memiliki kekuasaan penuh untk menggunakan dan mengembangkan haknya itu, seperti hak memiliki benda, haqq al-irtifaq[4], dan hak terhadap benda jaminan[5].

Ø  Haqq mujarrad adalah hak murni yang tidak meninggalkan bekas apabila digugurkan melalui perdamaian atau pemaafan. Seperti dalam persoalan hutang, ketika si pemberi hutang membebaskan, maka tidak ada konsekuensi apapun bagi si penghutang. Sedang haqq ghair mujarrad jika digugurkan atau dimaafkan masih meninggalkan bekas terhadap orang yang dimaafkan, seperti hak qisas. Apabila ahli waris korban memaafkan, maka pembunuh yang tadinya berhak untuk dibunuh, menjadi tidak berhak lagi dibunuh.

Ø  Haqq diyani adalah hak yang tidak boleh dicampuri—diintervensi—oleh kekuasaan pengadilan. Misalnya dalam persoalan hutang yang tidak bisa dibuktikan oleh pemberi hutang karena tidak cukupnya alat bukti. Sekalipun tidak dapat dibuktikan di depan pengadilan, tanggung jawab yang berhutang di hadapan Allah tetap ada. Sedangkan haqq Qadha’i adalah seluruh hak yang tunduk di bawah kekuasaan pengadilan, dan pemilik hak itu mampu untuk menuntut dan membuktikannya di depan hakim. Perbedaan keduanya terletak pada persoalan zahir dan batin. Hakim hanya menangani hak-hak zahir yang tampak nyata, sedang hak diyani menyangkut persoalan yang tersembunyi dalam hati dan tidak terungkap di depan pengadilan. Atas dasar ini ada kaidah: الحاكم يتولى بالظواهر والله يتولى بالسرائر “Hakim hanya menangani persoalan nyata, sedang Allah akan menangani persoalan yang tersembunyi (yang sebenarnya) dalam hati”.

 

Akibat Hukum Suatu Hak

Ada 3 akibat hukum terkait adanya hak, yaitu berkenaan dengan:

  1. pelaksanaan dan penuntutan hak
  2. pemeliharaan hak
  3. penggunaan hak

Pada hakikatnya dalam melaksanakan, menuntut, memelihara, dan menggunakan hak harus sesuai dengan yang dishariatkan. Dalam penggunaan hak tidak boleh merugikan pihak lain. Misalnya membangun rumah, tidak boleh menghalangi akses jalan, cahaya, dan udara untuk tetangganya/ orang lain. Perbuatan yang memberi madharat kepada orang lain, sengaja atau tidak (dalam menggunakan haknya) disebut dengan “ta’assuf fi isti’mal al-haqq”, sedang menggunakan sesuatu yang bukan haknya disebut “ta’addi”. Keharaman ta’assuf fi isti’mal al-haqq disebabkan dua hal: 1. penggunaan hak tidak boleh sewenang-wenang, sehingga merugikan orang lain, dan 2. penggunaan hak pribadi tidak hanya untuk kepentingan sendiri, tapi harus mendukung hak-hak masyarakat. Namun ada dua hal yang tidak termasuk ta’assuf fi isti’mal al-haqq, yaitu:

  1. jika dalam menggunakan hak, menurut kebiasaan tidak mungkin menghindarkan kemudharatan bagi pihak lain. Misalnya tindakan paramedic dalam operasi pasiennya.
  2. jika dalam menggunakan haknya telah dilakukan secara hati-hati, tetapi ternyata menimbulkan madharat bagi orang lain. Misalnya pukulan orang tua dengan lidi.

Ada beberapa ketentuan berkaitan dengan ta’assuf fi isti’mal al-haqq (yaitu apabila terlanjur terjadi ta`assuf), yaitu:

1.      menghilangkan segala bentuk kemudharatan yang diakibatkan penggunaan secara sewenang-wenang. Seperti membongkar atau menghentikan pembangunan rumah yang menghalangi pihak tetangga menggunakan haqq al-irtifaq mereka.

2.      memberi ganti rugi jika berkaitan dengan nyawa, harta, atau anggota tubuh seseorang.

3.      membatalkan, seperti membatalkan nikah tahlil dan atau wasiyat yang merugikan ahli waris.

4.      melarang, seperti melarang petani anggur menjualnya ke pabrik minuman keras.

5.      memberlakukan hukuman ta’zir atas kesewenangan pejabat dalam menggunakan haknya.

6.      memaksa pelaku untuk melakukan sesuatu agar kerugian/resiko yang ditimbulkan cepat berakhir. Misalnya memaksa pelaku ihtikar untuk menjual timbunannya dengan harga yang normal.

 

Macam-macam Hak

Berdasarkan klasifikasi hak seperti dijelaskan di atas, maka ada jenis-jenis hak sbb:

A.      Haqq al-Irtifaq, disebut juga dengan milk al-manfaat al-‘aini (pemilikan manfaat materi). Secara terminology haqq al-irtifaq adalah “Hak pemanfaatan benda tidak bergerak, baik benda itu milik pribadi atau milik umum”. Seperti pemanfaatan lahan tetangga untuk jalan dan pemanfaatan sumur tetangga untuk mengambil air minum.

Menurut Wahbah az-Zuhailiy, penyebab timbulnya haqq al-Irtifaq adalah:

  1. perserikatan umum atau sejak semula barang tersebut untuk kepentingan umum.
  2. Adanya perjanjian atau syarat yang disepakati ketika melakukan transaksi, seperti penjual mensyaratkan bahwa tanah yang dijual masih bisa dilewati bersama.
  3. At-Taqadum (kedaluarsa); hak irtifak yang telah berlaku sejak lama (tidak ada yang tahu kapan mulainya.

Macam-macam haq al-irtifaq; umum dan khusus. Menurut Hanafiyah, yang umum terbagi menjadi 6 macam, yaitu:

1.      Haq al-murur/haq ath-Thariq

2.      Haq asy-syurb

3.      Haq al-Jiwar

4.      Haq at-Ta’ali

5.      Haq al-masil; mengalirkan kotoran/pembuangan

6.      Haq al-majra; mengalirkan air do lahan orang lain.

 

 

B.     Haq al-Intifa’; adalah kewenangan memanfaatkan sesuatu yang berada dalam kekuasaan atau milik orang lain, dan kewenangan itu terjadi karena beberapa hal yang disyari’atkan Islam, yaitu pinjam-meminjam, sewa, waqaf, wasiyat manfaat, dan ibahah=ijin. Disebut juga dengan milk al-manfaat ash-shakhsi (pemilikan manfaat pribadi), karena kelima sebab tersebut. Karena sebab tersebut juga yang membuat haq al-intifa’ bersifat tidak sempurna (al-milk an-naqis, karena hanya memiliki manfaat saja). Sebab-sebab al-Intifa’:

1.      Al-i’arah (pinjam-meminjam)

Malikiyyah dan Hanafiyyah mendefinisikan i’arah sebagai tamlik al-manfaat tanpa imbalan, sehingga menurut Hanafiyyah peminjam boleh meminjamkan kepada orang lain tanpa harus ijin kepada pemiliknya, selama pemanfaatannya tidak menyalahi pemanfaatan yang disetujui oleh pemilik. Alasannya kalau memang ikhlas meminjamkan, berarti ikhlas pula memberi kuasa penuh untuk memanfaatkan. Arti tamlik tidak sekedar al-ibahah. Menurut Malikiyyah, boleh meminjamkan lagi kepada orang lain tetapi tetap harus ijin kepada pemiliknya karena ia hanya mempunyai hak penuh untuk memanfaatkan, bukan kekuasaan pemilikan materi benda.

Syafi’iyyah dan Hanabilah: hakikat al-i’arah adalah al-ibahah/kebolehan untuk memanfaatkan. Manfaat benda hanya berlaku bagi pihak yang meminjam, dia tidak berhak untuk meminjamkannya lagi kepada pihak ke-3.

Bagaimana kalau barang pinjaman disewakan? Tidak boleh karena sudab berbeda unsurnya. Sewa untuk bisnis, sedangkan i’arah bersifat tabarru’. Sewa berjalan secara pasti dan mebikat kedua belah pihak.

2.      Al-Ijarah; tamlik al-manfaat bi ‘iwadhin. Boleh menyewakan lagi ke pihak ke-3 dengan syarat manfaatnya sama, misalnya mobil untuk penumpang, jika ada ijin pemilik.

3.      Al-Waqf

4.      Al-Wasiyat bil-manfa’at

5.      Al-Ibahah

Aturan yang berkenaan dengan hak al-Intifa’:

1.      Dibatasi waktu, tempat, dan sifat

2.      Hanafiyah, tidak bisa diwariskan karena bukan materi; Jumhur bisa diwariskan

3.      Jika ada kerusakan tidak mengganti selamu bukan karena kecerobohannya

4.      Penerima manfaat berkewajiban memberi nafkah/biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan (jika pemanfaatannya gratis)

Berakhirnya haq al-Intifa’:

  1. Habis masanya
  2. Terjadi kerusakan pada benda, sehingga tidak memungkinkan lagi memanfaatkannya
  3. Meninggalnya pemanfaat. Jika yang mati pemilik? Hanafiyah: berakhir; Syafi’iyyah dan Hanabilah akad yang mengikat bisa diwariskan, tapi kalau tabarru’ berakhir. Malikiyyah, tergantung waktu. Jika ‘nanggung’ menunggu, contoh meminjam tanah untuk berkebun dan belum panen, maka menunggu sampai panen.

 

 

  Aini

  1. Terkait langsung dengan materi
  2. Materi boleh berpindah tangan
  3. Gugur, jika materi hancur
  4. Permanen dan mengikat pemiliknya
Syakhsi

  1. Terkait dengan tanggung jawab orang/mukallaf
  2. Tidak boleh dipindahtangankan
  3. Tidak dapat digugurkan, kecuali pemiliknya wafat
  Irtifaq:

  1. Milk al-manfaat al-‘aini (pemilikan manfaat materi)
  2. Berlaku hanya untuk benda tidak bergerak
  3. Tidak habis dengan wafatnya pemilik
  4. Hanafiyah; bukan harta (jika dijual oleh pemiliknya, irtifaq tetap berlaku)
Intifa’:

  1. Milk al-manfaat al-Syakhsi (pemilikan manfaat untuk pribadi tertentu)
  2. Bergerak/tidak
  3. Habis. Misalnya pengelola wasiat, jika tidak diwariskan (Hanafiyah berbeda lagi).
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Hak Milik

Secara terminologi, al-milk: اختصاص بالشيئ يمنع الغير منه ويمكن صاحبه من التصرف فيه ابتداء “pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu (sesuai dengan keinginan-nya), selama tidak ada halangan syara’.

Ada 4 cara/sebab kepemilikan harta, yaitu:

1.        Melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki oleh siapa pun (harta mubah). Contoh seseorang mengambil ikan atau pasir di sungai. Penguasaan seseorang terhadap harta mubah (berarti khusus: asal kepemilikan tanpa adanya ganti rugi; kepemilikan asal/sejak awal, tanpa didahului oleh pemilikan sebelumnya), berbeda artinya dengan penguasaan melalui transaksi.

2.        Melaui transaksi dengan orang atau lembaga hukum

3.        Melalui peninggalan seseorang

4.        Hasil/buah dari harta yang dimiliki

Sifat/tabiat pemilikan Islami

Pemilikan harta secara hakiki adalah milik Allah dan seseorang hanya memiliki secara majazi, harta merupakan amanah yang harus dipergunakan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain. Harta yang dimiliki seseorang, banyak atau sedikit, ada hak-hak masyarakat yang harus ditunaikan, seperti zakat, sedekah, dan nafkah. Di samping itu—menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa—kebebasan seseorang dalam bertindak terhadap milik pribadinya dibatasi oleh hal-hal yang terkait dengan kepentingan umum. Artinya, manusia bebas mencari harta sebanyak mungkin, tetapi cara mendapatkannya tidak boleh melanggar aturan syara dan merugikan kepentingan orang lain, sehingga cara bermuamalah dengan riba, ihtikar, penipuan diharamkan syara. Oleh karena itu ada had untuk milik pribadi, yaitu:

  1. Tidak memberi mudharat kepada orang lain dan semestinya dalam pemanfaatan milik itu orang lain pun ikut menikmati manfaatnya, misal mengairi kebun, tetangganya juga ikut kebagian air.
  2. Untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah, seperti zakat dan pajak.

Para ulama membagi harta yang boleh dimiliki seseorang kepada tiga bentuk, yaitu:

  1. Harta yang boleh dimiliki dan dijadikan dalam penguasaan seseorang secara khusus (milik dengan 4 sebab di atas)
  2. Harta yang sama sekali tidak boleh dijadikan milik pribadi, yaitu harta yang ditetapkan untuk kepentingan umum, seperti jalan raya.
  3. Harta yang hanya boleh dimiliki apabila ada dasar hukum yang membolehkannya, seperti harta wakaf yang biaya pemeliharaannya melebihi nilai harta itu sendiri. Dalam keadaan seperti ini, harta itu boleh dijual, dihibahkan, atau dijadikan milik pribadi.

Macam-macam Pemilikan

Pemilikan dibagi menjadi dua bentuk, al-milk at-tam (milik sempurna) dan al-milk an-naqis (milik yang tidak sempurna). Milik sempurna, apabila materi dan manfaat harta dimiliki sepenuhnya oleh seseorang sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu di bawah penguasaannya. Bersifat mutlak, tidak dibatasi waktu, dan tidak boleh digugurkan orang lain. Milik tidak sempurna, apabila seseorang hanya menguasai materi harta itu, sedang manfaatnya dikuasai oleh orang lain.[6]

Ciri khusus milik sempurna adalah: a. Sejak awal, pemilikan terhadap materi dan manfaat bersifat sempurna, b. Pemilikannya tidak didahului oleh sesuatu yang dimiliki sebelumnya (materi dan manfaatnya sudah ada sejak pemilikan benda itu), c. tidak dibatasi waktu, d. tidak boleh digugurkan, dan e. apabila hak milik itu kepunyaan bersama, maka masing-masing orang dianggap bebas mempergunakan miliknya itu.

Adapun ciri khusus milik tidak sempurna adalah: a. Boleh dibatasi waktu, tempat, dan sifatnya, b. Tidak boleh diwariskan (menurut Hanafiyah), c. orang yang akan memanfaatkan harta itu dapat menuntut harta itu dari pemiliknya dan apabila harta itu telah diserahkan, harta menjadi amanah yang bisa dituntut ganti rugi jika bertindak sewenang-wenang terhadap harta itu, d. orang yang memanfaatkan harta berkewajiban memelihara, e. pemanfaat barang berkewajiban mengembalikan harta itu apabila diminta oleh pemiliknya, kecuali jika pengembalian itu membawa madharat.

Berakhirnya al-milk

Milk tam berakhir apabila: a. Pemilik meninggal dunia, dan b. Harta rusak/hilang. Sedangkan milk naqis berakhir jika: a. Habisnya masa berlaku pemanfaatan, dan b. Barang rusak/hilang (kedua sebab ini disepakati para ulama), c. meninggalnya pemilik/pemanfaat (menurut Hanafiyah, berbeda dengan Jumhur ulama yang menyatakan ‘manfaat’ bisa diwariskan).

Perbedaan Milk al-Manfaat (Haq al-Intifa/milk al-manfaat ash-Shakhsi) dengan Haqq al-Irtifaq[7] (milk al-manfaat al-Aini)

  1. Dari segi asalnya. Milk al-manfaat diawali dengan suatu transaksi, sedangkan haq al-irtifaq tidak karena bendanya memang telah tersedia untuk kepentingan umum/pemanfaatan benda didasari pada ijin pemiliknya.
  2. Dari segi makna dan batasannya. Milk manfaat, lebih kuat daripada haq al-irtifaq karena hak-hak khusus dalam pemilikan manfaat melekat pada benda yang akan dimanfaatkan tanpa campur tangan pihak lain—misalnya sewa toko, sedangkan dalam haq al-irtifak, benda telah disediakan untuk kepentingan umum sehingga pemanfaatannya tidak boleh merugikan kepentingan umum itu.
  3. Dari segi efek tindakan hukum terhadap benda itu. Milk manfaat lebih kuat. Pemilikan manfaat tidak ubahnya seperti milik sendiri. Pemilik manfaat berhak melakukan tindakan hukum terhadap benda itu sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam akad, seperti penyewa rumah bisa meminjamkan pada orang lain. Sedangkan dalam hak memanfaatkan barang/hak al-irtifaq, orang yang memanfaatkan itu tidak boleh meminjamkan atau menyewakan pada orang lain (khusus untuk pribadi, tidak boleh dipindahmanfaatkan apalagi dengan mengambil keuntungan dari pemanfaatan benda itu.


[1] Namun untuk mendapatkan hak ada sebabnya baik yang langsung dari shara’ atau sebab lain yang diakui shara. Jadi, sebab hak ada 5, yaitu: shara, seperti berbagai ibadah; akad; kehendak pribadi seperti janji dan nazar; perbuatan yang bermanfaat seperti melunasi hutang; dan perbuatan yang menimbulkan madharat pada orang lain, seperti mewajibkan ganti rugi karena kelalaiannya dalam memakai barang milik orang lain.

[2]Yang boleh digugurkan adalah seluruh hak yang berkaitan dengan pribadi, bukan yang berkaitan dengan kehartabendaan. Hak pribadi yang boleh digugurkan seperti qisas, shuf’ah, dan hak khiyar, dengan membayar ganti rugi/ tidak. Sedang yang tidak boleh digugurkan adalah: 1. hak yang belum tetap; seperti hak khiyar ar-ru’yah pembeli sebelum ia melihat obyek dan pengguguran hak shuf’ah oleh si penerima shuf’ah sebelum terjadinya jual-beli. 2. hak yang dimiliki seseorang secara pasti atas dasar ketetapan shara’, seperti ayah dan kakek menggugurkan haknya untuk menjadi wali anak yang masih kecil. 3. hak yang apabila digugurkan akan merubah hukum shara’, seperti suami menggugurkan hak rujuk atau seseorang menggugurkan hak kepemilikannya terhadap suatu benda. 4. hak yang di dalamnya terdapat hak orang lain, seperti ibu menggugurkan haknya mengasuh anak dan suami menggugurkan ‘iddah istri yang ditalak. Dari segi boleh/ tidaknya diwarisi. Yang boleh diwariskan adalah hak-hak yang dimaksudkan sebagai suatu jaminan/ kepercayaan, seperti hak menahan harta yang dijadikan sebagai jaminan utang, menahan barang yang dijual sampai dibayarkan harganya, dan hak kafalah terhadap hutang. Dan juga hak al-irtifaq seperti hak melewati jalan—haqq al-murur—,haqq ash-shurb, hak khiyar at-ta’yin dan khiyar al-‘aib. Intinya menurut jumhur, hak waris mewarisi itu tidak hanya yang berkaitan dengan materi, tetapi juga berkaitan dengan hak dan manfaat karena semuanya itu mengandung makna harta (materi), dan ini berbeda dengan pendapat ulama Hanafiyah yang berpendirian bahwa hak dan manfaat tidak boleh diwarisi.

[3]Haqq al-intifa adalah kewenangan memanfaatkan sesuatu yang berada dalam kekuasaan atau milik orang lain, dan kewenangan itu terjadi karena beberapa hal yang disyari’atkan Islam. Disebut juga dengan milk al-manfaat ash-shakhsi (pemilikan manfaat pribadi), karena pinjam-meminjam, sewa, waqaf, wasiyat manfaat, dan ibahah=ijin .

[4]Haqq al-irtifaq adalah pemilikan manfaat materi. Berkaitan dengan persoalan hubungan seseorang dalam memanfaatkan benda tidak bergerak, baik benda itu milik pribadi maupun milik bersama (umum), missal pemanfaatan lahan tetangga untuk jalan dan pemanfaatan sumur tetangga untuk mengambil air minum.

[5]Hak aini bersifat permanen dan mengikut bagi pemiliknya, sekalipun benda itu berada di tangan orang lain (misalnya barangnya dicuri dan telah dijual ke orang lain, ia berhak menuntut untuk dikembalikan).ini karena haqq aini terkait langsung dengan materi, sedang hak shakhsi merupakan hak yang berkaitan dengan tanggung jawab orang yang telah mukallaf. Materi dalam hak aini boleh berpindah tangan, sedang dalam hak shakhsi tidak boleh. Di samping itu hak aini gugur apabila materinya hancur (punah), sedangkan hak shakhsi tidak dapat digugurkan, karena hak itu terdapat dalam diri seseorang, kecuali pemiliknya wafat (misalnya hak si pemberi pinjaman atas harta yang dipinjamkan walaupun harta itu habis, haknya tetap).

[6] Ingat pembahasan haq al-intifa’. Pemilikan manfaat (al-milk an-naqis) terjadi karena lima hal, yaitu al-i’arah, al-ijarah, wakaf, wasiat, dan al-ibahah. Al-i’arah: akad terhadap pemilikan manfaat tanpa ganti rugi. Ijarah: pemilikan manfaat dengan kewajiban membayar ganti rugi/sewa. Wakaf: akad pemilikan manfaat untuk kepentingan orang yang diberi wakaf. Wasiyat: akad yang bersifat pemberian sukarela dari pemilik harta kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang berlaku setelah pemberi meninggal dunia. Al-ibahah: penyerahan manfaat milik seseorang kepada orang lain.

[7] Di antara pemanfaatan benda itu adalah haqq: al-jiwar, at-ta’ali, al-murur/ath-thariq, asy-syurb, al-majari/al-majra (jaman Umar, kasusnya Samurah ibn Jundub dengan Anshar), dan al-masil.

2 thoughts on “Teori Haq

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s