Konsep Hak dan Kewajiban

•Konsep Hak dan Kewajiban
•Definisi
•Hak: sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb); kekuasaan yg benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.
•Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan).
•Di dalam perjalanan sejarah, tema hak relatif lebih muda usianya dibandingkan dengan tema kewajiban, walaupun sebelumnya telah lahir . Tema hak baru “lahir” secara formal pada tahun 1948 melalui Deklarasi HAM PBB, sedangkan tema kewajiban (bersifat umum) telah lebih dahulu lahir melalui ajaran agama di mana manusia berkewajiban menyembah Tuhan, dan berbuat baik terhadap sesama.
•Klasifikasi Hak

Hak Legal dan Hak Moral

•Hak legal adalah hak yang didasarkan atas hukum. Contoh pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa veteran perang memperoleh tunjangan setiap bulan, maka setiap veteran yang telah memenuhi syarat yang ditentukan berhak untuk mendapat tunjangan tersebut.
•Hak moral adalah hak yang didasarkan atas prinsip atau peraturan etis saja. Hak moral lebih bersifat soliderisasi atau individu. Contoh kasus, jika seorang majikan memberikan gaji yang rendah kepada perempuan padahal prestasi kerjanya sama dengan pria yang bekeja di perusahaannya, majikan tersebut melaksanakan hak legal yang dimilikinya tapi dengan melanggar hak moral para wanita yang bekerja di perusahaannya.

Hak Positif dan Hak Negatif

•Hak negatif (bersifat negatif); jika saya bebas untuk melakukan atau memiliki sesuatu, orang lain tidak boleh menghalangi saya untuk melakukan atau memilki hal itu. Contoh: hak atas kehidupan, hak mengemukakan pendapat. Hak ini terbagi dua, aktif dan pasif. Hak negatif aktif: adalah hak untuk berbuat atau tidak berbuat seperti orang kehendaki. Contoh, saya mempunyai hak untuk pergi ke mana saja yang saya suka atau mengatakan apa yang saya inginkan. Hak negatif pasif: adalah hak untuk tidak diperlakukan oleh orang lain dengan cara tertentu. Contoh, saya berhak, orang lain tidak mencampuri urasan pribadi saya, bahwa rahasia saya tidak dibongkar, bahwa nama baik saya tidak dicemarkan.
•Hak positif (bersifat positif); jika saya berhak, orang lain berbuat sesuatu untuk saya. Contoh: hak atas pendidikan, pelayanan, dan kesehatan.

Hak Khusus dan Hak Umum

•Hak khusus timbul dalam suatu relasi khusus antara beberapa manusia atau karena fungsi khusus yang dimiliki orang satu terhadap orang lain. Contoh: jika kita meminjam Rp. 10.000 dari orang lain dengan janji akan saya kembalikan dalam dua hari, maka orang lain mendapat hak.
•Hak Umum dimiliki manusia bukan karena hubungan atau fungsi tertentu, melainkan semata-mata karena ia manusia. Hak ini dimiliki oleh semua manusia tanpa kecuali. Disebut dengan “hak asasi manusia”.

Hak Individual dan Hak Sosial

•Hak individual menyangkut hak yang dimiliki individu-individu terhadap Negara. Negara tidak boleh menghindari atau mengganggu individu dalam mewujudkan hak-hak yang ia miliki. Contoh: hak beragama, hak mengikuti hati nurani, hak mengemukakan pendapat (hak-hak individual ini semuanya termasuk hak-hak negatif)
•Hak Sosial di sini bukan hanya hak kepentingan terhadap Negara saja, akan tetapi sebagai anggota masyarakat bersama dengan anggota-anggota lain. Inilah yang disebut dengan hak sosial. Contoh: hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, hak atas pelayanan kesehatan. Hak-hak ini bersifat positif.
•Apakah Hak itu Absolut?

Hak yang bersifat absolut adalah suatu hak yang bersifat mutlak tanpa pengecualian, berlaku di mana saja dengan tidak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Namun ternyata hak tidak ada yang absolut. Mengapa? Menurut ahli etika, kebanyakan hak adalah hak prima facie atau hak pada pandangan pertama yang artinya hak itu berlaku sampai dikalahkan oleh hak lain yang lebih kuat. Setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan merupakan hak yang sangat penting. Manusia mempunyai hak untuk tidak dibunuh namun ini tidak berlaku dalam segala keadaan tanpa alasan yang cukup kuat. Seseorang yang membela diri akan penyerangan terhadap dirinya memiliki hak untuk membunuh jika tidak ada cara lain yang harus dilakukan. Salah satu contoh lain adalah warga masyarakat yang mendapat tugas membela tanah air dalam keadaan perang. Kedua contoh tersebut adalah contoh di mana hak atas kehidupan yang seharusnya penting dan dapat dianggap sebagai hak absolut namun ternyata kalah oleh situasi, keadaan, dan alasan yang cukup.

•Klasifikasi Kewajiban
•Kewajiban dibagi atas dua macam, yaitu kewajiban sempurna yang selalu berkaitan dengan hak orang lain dan kewajiban tidak sempurna yang tidak terkait dengan hak orang lain. Kewajiban sempurna mempunyai dasar keadilan, sedangkan kewajiban tidak sempurna berdasarkan moral.
•Bagaimana Konsep Hak dan Kewajiban dalam Islam?
•Al-Huquq (Hak-hak dalam Islam)
•Kata hak secara etimologi mempunyai berbagai macam arti, yaitu: milik, ketetapan dan kepastian (Yasin [36]:7), kewajiban yang terbatas (al-Baqarah [2]:241), kebenaran sebagai lawan kebatilan (Yunus [10]: 35). Sedangkan secara terminologi, menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa adalah: اختصاص يقرربه الشرع سلطة “Suatu kekhususan yang padanya ditetapkan shara’ suatu kekuasaan”. Atau menurut Ibn Nujaim—tokoh fiqh Hanafi–: اختصاص حاجز “Suatu kekhususan yang terlindung”.  Kedua definisi ini mencakup berbagai macam hak, seperti hak Allah terhadap hamba-Nya (shalat, puasa), hak-hak yang menyangkut perkawinan, hak-hak umum (hak negara, hak kehartabendaan, dan hak-hak non-materi seperti hak perwalian). Berdasarkan definisi ini, sumber hak itu adalah shara (Allah), bukan manusia ataupun alam.
•Dengan demikian, maka rukun hak ada dua, yaitu: pemilik dan obyek hak (baik yang berupa materi maupun hutang). Pemilik hak adalah Allah. Adapun manusia—menurut shara’—telah memiliki hak-hak pribadi sejak masih janin dan hak-hak itu dapat dimanfaatkannya dengan penuh apabila janin lahir  dengan selamat, dan hak pribadi yang diberikan Allah ini akan habis dengan wafatnya pemilik hak.
•Namun untuk mendapatkan hak ada sebabnya baik yang langsung dari shara’ atau sebab lain yang diakui shara. Jadi, sebab hak ada 5, yaitu: shara, seperti berbagai ibadah; akad; kehendak pribadi seperti janji dan nazar; perbuatan yang bermanfaat seperti melunasi hutang; dan perbuatan yang menimbulkan madharat pada orang lain, seperti mewajibkan ganti rugi karena kelalaiannya dalam memakai barang milik orang lain.
•Sebab Hak

untuk mendapatkan hak ada sebabnya baik yang langsung dari shara’ atau sebab lain yang diakui shara. Sebab hak ada 5, yaitu:

1.shara, seperti berbagai ibadah;
2.akad;
3.kehendak pribadi seperti janji dan nazar;
4.perbuatan yang bermanfaat seperti melunasi hutang; dan
5.perbuatan yang menimbulkan madharat pada orang lain, seperti mewajibkan ganti rugi karena kelalaiannya dalam memakai barang milik orang lain.
•Klasifikasi Hak
•Keterangan Diagram
Hak Allah: hak yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, menyembah dan mengabdi, dan menegakkan shari’at-Nya. Atau bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat publik (tidak dikhususkan pada individu tertentu), seperti penegakan hukuman had. Hak Allah ini tidak bisa dilanggar, digugurkan, ditolerir, diubah, ataupun diwariskan.
Hak manusia: hak yang dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan seseorang. Bisa bersifat umum, seperti menjaga kesehatan, merawat anak, harta benda, mewujudkan rasa aman, mencegah tindak criminal, menghilangkan permusuhan dll. Atau bersifat khusus, seperti menjaga kepemilikan, hak penjual atas harga, hak pembeli atas obyek transaksi dll. Hak ini bisa dilepaskan-dimaafkan, diubah, digugurkan, dan diwariskan.
•Hak Manusia
Yang boleh digugurkan adalah seluruh hak yang berkaitan dengan pribadi, bukan yang berkaitan dengan kehartabendaan. Hak pribadi yang boleh digugurkan seperti qisas, shuf’ah, dan hak khiyar, dengan membayar ganti rugi/ tidak. Sedang yang tidak boleh digugurkan adalah:
1.hak yang belum tetap; seperti hak khiyar ar-ru’yah pembeli sebelum ia melihat obyek dan pengguguran hak shuf’ah oleh si penerima shuf’ah sebelum terjadinya jual-beli.
2.hak yang dimiliki seseorang secara pasti atas dasar ketetapan shara’, seperti ayah dan kakek menggugurkan haknya untuk menjadi wali anak yang masih kecil.
3.hak yang apabila digugurkan akan merubah hukum shara’, seperti suami menggugurkan hak rujuk atau seseorang menggugurkan hak kepemilikannya terhadap suatu benda.
4.hak yang di dalamnya terdapat hak orang lain, seperti ibu menggugurkan haknya mengasuh anak dan suami menggugurkan ‘iddah istri yang ditalak.
Dari segi boleh/tidaknya diwarisi. Yang boleh diwariskan adalah hak-hak yang dimaksudkan sebagai suatu jaminan/kepercayaan, seperti hak menahan harta yang dijadikan sebagai jaminan utang, menahan barang yang dijual sampai dibayarkan harganya, dan hak kafalah terhadap hutang. Dan juga hak al-irtifaq seperti hak melewati jalan/haqq al-murur, haqq ash-shurb, hak khiyar at-ta’yin dan khiyar al-‘aib. Intinya menurut jumhur, hak waris mewarisi itu tidak hanya yang berkaitan dengan materi, tetapi juga berkaitan dengan hak dan manfaat karena semuanya itu mengandung makna harta (materi), dan ini berbeda dengan pendapat ulama Hanafiyah yang berpendirian bahwa hak dan manfaat tidak boleh diwarisi.
•Haqq mali—al-huquq al-maliyah, adalah hak yang terkait dengan kehartabendaan dan manfaat, seperti hak penjual terhadap harga barang yang dijual dan hak penyewa terhadap sewaannya.
•Haqq ghair mali adalah hak yang tidak terkait dengan kehartabendaan, seperti hak qisas, seluruh hak dasar manusia, hak wanita dalam talak karena suaminya tidak memberi nafkah, hak suami mentalak istri karena mandul, hak hadanah, hak perwalian, dan hak politik.
Haqq Shakhsi: hak yang ditetapkan shara’ untuk seorang pribadi, berupa kewajiban terhadap orang lain, seperti hak penjual menerima harga barang dan hak pembeli menerima barang (berkaitan dengan haqq al-intifa). Sedang haqq aini adalah hak seseorang yang ditetapkan shara’ terhadap zat sesuatu, sehingga dia memiliki kekuasaan penuh untuk menggunakan dan mengembangkan haknya itu, seperti hak memiliki benda, haqq al-irtifaq, dan hak terhadap benda jaminan.
Haqq al-intifa adalah kewenangan memanfaatkan sesuatu yang berada dalam kekuasaan atau milik orang lain, dan kewenangan itu terjadi karena beberapa hal yang disyari’atkan Islam. Disebut juga dengan milk al-manfaat ash-shakhsi (pemilikan manfaat pribadi), karena pinjam-meminjam, sewa, waqaf, wasiyat manfaat, dan ibahah=ijin .
Haqq al-irtifaq adalah pemilikan manfaat materi. Berkaitan dengan persoalan hubungan seseorang dalam memanfaatkan benda tidak bergerak, baik benda itu milik pribadi maupun milik bersama (umum), missal pemanfaatan lahan tetangga untuk jalan dan pemanfaatan sumur tetangga untuk mengambil air minum.
Hak aini bersifat permanen dan mengikut bagi pemiliknya, sekalipun benda itu berada di tangan orang lain (misalnya barangnya dicuri dan telah dijual ke orang lain, ia berhak menuntut untuk dikembalikan).ini karena haqq aini terkait langsung dengan materi, sedang hak shakhsi merupakan hak yang berkaitan dengan tanggung jawab orang yang telah mukallaf. Materi dalam hak aini boleh berpindah tangan, sedang dalam hak shakhsi tidak boleh. Di samping itu hak aini gugur apabila materinya hancur (punah), sedangkan hak shakhsi tidak dapat digugurkan, karena hak itu terdapat dalam diri seseorang, kecuali pemiliknya wafat (misalnya hak si pemberi pinjaman atas harta yang dipinjamkan walaupun harta itu habis, haknya tetap).
•Haqq mujarrad adalah hak murni yang tidak meninggalkan bekas apabila digugurkan melalui perdamaian atau pemaafan. Seperti dalam persoalan hutang, ketika si pemberi hutang membebaskan, maka tidak ada konsekuensi apapun bagi si penghutang.
•Haqq ghair mujarrad jika digugurkan atau dimaafkan masih meninggalkan bekas terhadap orang yang dimaafkan, seperti hak qisas. Apabila ahli waris korban memaafkan, maka pembunuh yang tadinya berhak untuk dibunuh, menjadi tidak berhak lagi dibunuh
•Haqq diyani adalah hak yang tidak boleh dicampuri—diintervensi—oleh kekuasaan pengadilan. Misalnya dalam persoalan hutang yang tidak bisa dibuktikan oleh pemberi hutang karena tidak cukupnya alat bukti. Sekalipun tidak dapat dibuktikan di depan pengadilan, tanggung jawab yang berhutang di hadapan Allah tetap ada.
•Haqq Qadha’i adalah seluruh hak yang tunduk di bawah kekuasaan pengadilan, dan pemilik hak itu mampu untuk menuntut dan membuktikannya di depan hakim.
•Perbedaan keduanya terletak pada persoalan zahir dan batin. Hakim hanya menangani hak-hak zahir yang tampak nyata, sedang hak diyani menyangkut persoalan yang tersembunyi dalam hati dan tidak terungkap di depan pengadilan. Atas dasar ini ada kaidah: الحاكم يتولى بالظواهر والله يتولى بالسرائر “Hakim hanya menangani persoalan nyata, sedang Allah akan menangani persoalan yang tersembunyi (yang sebenarnya) dalam hati”.
•Akibat Hukum Suatu Hak

Ada 3 akibat hukum terkait adanya hak, yaitu berkenaan dengan:

1.pelaksanaan dan penuntutan hak
2.pemeliharaan hak
3.penggunaan hak
•Pada hakikatnya dalam melaksanakan, menuntut, memelihara, dan menggunakan hak harus sesuai dengan yang dishariatkan. Dalam penggunaan hak tidak boleh merugikan pihak lain. Misalnya membangun rumah, tidak boleh menghalangi akses jalan, cahaya, dan udara untuk tetangganya/orang lain.
•Perbuatan yang memberi madharat kepada orang lain, sengaja atau tidak (dalam menggunakan haknya) disebut dengan “ta’assuf fi isti’mal al-haqq”, sedang menggunakan sesuatu yang bukan haknya disebut “ta’addi”.
•Keharaman ta’assuf fi isti’mal al-haqq disebabkan dua hal:
1.penggunaan hak tidak boleh sewenang-wenang, sehingga merugikan orang lain,
2.penggunaan hak pribadi tidak hanya untuk kepentingan sendiri, tapi harus mendukung hak-hak masyarakat. Namun ada dua hal yang tidak termasuk ta’assuf fi isti’mal al-haqq, yaitu:
a.jika dalam menggunakan hak, menurut kebiasaan tidak mungkin menghindarkan kemudharatan bagi pihak lain. Misalnya tindakan paramedic dalam operasi pasiennya.
b.jika dalam menggunakan haknya telah dilakukan secara hati-hati, tetapi ternyata menimbulkan madharat bagi orang lain. Misalnya pukulan orang tua dengan lidi.
•Jika Terlanjur Ta’assuf fi isti’mal al-haqq?
1.menghilangkan segala bentuk kemudharatan yang diakibatkan penggunaan secara sewenang-wenang. Seperti membongkar atau menghentikan pembangunan rumah yang menghalangi pihak tetangga menggunakan haqq al-irtifaq mereka.
2.memberi ganti rugi jika berkaitan dengan nyawa, harta, atau anggota tubuh seseorang.
3.membatalkan, seperti membatalkan nikah tahlil dan atau wasiyat yang merugikan ahli waris.
4.melarang, seperti melarang petani anggur menjualnya ke pabrik minuman keras.
5.memberlakukan hukuman ta’zir atas kesewenangan pejabat dalam menggunakan haknya.
6.memaksa pelaku untuk melakukan sesuatu agar kerugian/resiko yang ditimbulkan cepat berakhir. Misalnya memaksa pelaku ihtikar untuk menjual timbunannya dengan harga yang normal.
•Macam-macam Hak
•Macam-macam Hak
1.Haqq al-Irtifaq, disebut juga dengan milk al-manfaat al-‘aini (pemilikan manfaat materi). Secara terminology haqq al-irtifaq adalah “Hak pemanfaatan benda tidak bergerak, baik benda itu milik pribadi atau milik umum”. Seperti pemanfaatan lahan tetangga untuk jalan dan pemanfaatan sumur tetangga untuk mengambil air minum.
•Menurut Wahbah az-Zuhailiy, penyebab timbulnya haqq al-Irtifaq adalah:
a.perserikatan umum atau sejak semula barang tersebut untuk kepentingan umum.
b.Adanya perjanjian atau syarat yang disepakati ketika melakukan transaksi, seperti penjual mensyaratkan bahwa tanah yang dijual masih bisa dilewati bersama.
c.At-Taqadum (kedaluarsa); hak irtifak yang telah berlaku sejak lama (tidak ada yang tahu kapan mulainya.
•Macam-macam haq al-irtifaq; umum dan khusus. Menurut Hanafiyah, yang umum terbagi menjadi 6 macam, yaitu:
1)Haq al-murur/haq ath-Thariq
2)Haq asy-syurb
3)Haq al-Jiwar; berdekatan rumah, misalnya dindingnya satu/menyatu
4)Haq at-Ta’ali; hak tinggal di atas rumah orang lain
5)Haq al-masil; mengalirkan kotoran/pembuangan
6)Haq al-majra; mengalirkan air di lahan orang lain.
•Prinsip dasar: dalam pemanfaatan hak itu tidak boleh memberi mudharat kepada orang lain; sekalipun seseorang mempunyai hak, namun mereka tidak bebas mempergunakannya.
•Hanafiyah: jenis-jenis haq al-irtifaq tidak boleh dibuat baru, karena hal ini menyangkut milik orang lain, akan tetapi Jumhur ulama menyatakan bahwa haq al-irtifaq itu tidak terbatas jumlahnya, boleh memunculkan haq al-irtifaq baru sesuai dengan keperluannya.

2. Haq al-Intifa’; adalah kewenangan memanfaatkan sesuatu yang berada dalam kekuasaan atau milik orang lain, dan kewenangan itu terjadi karena beberapa hal yang disyari’atkan Islam, yaitu pinjam-meminjam, sewa, waqaf, wasiyat manfaat, dan ibahah=ijin. Disebut juga dengan milk al-manfaat ash-shakhsi (pemilikan manfaat pribadi), karena kelima sebab tersebut. Karena sebab tersebut juga yang membuat haq al-intifa’ bersifat tidak sempurna (al-milk an-naqis, karena hanya memiliki manfaat saja).

Sebab-sebab al-Intifa’:

1.Pinjam-meminjam
2.Sewa
3.Waqaf
4.Wasiyat manfaat
5.ibahah
•Kewajiban
•Wajib:ماطلب الشارع فعله من المكلف طلبا حتما,يثاب فاعله ويعاقب تاركه
•Klasifikasi Hukum Wajib
•Segi waktu; mutlak dan mu`aqqat (muwassa’, mudhayyaq, dan dzu asy-Syibhain—lapang tapi tidak bisa berulang-ulang sejenis, misalnya haji; juga ada bahasan Ada, i’adah, dan qadha).
•Segi ukuran yang diwajibkan; muhaddad dan ghair al-muhaddad.
•Segi orang yang dibebani; aini dan kifa`i.
•Segi kandungan perintah; al-mu’ayyan dan al-mukhayyar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s