Nikah Sirri, Pencatatan Nikah, dan Isbat Nikah

—Nikah Sirri
—Identifikasi masalah: status pernikahan + implikasi hukumnya, campur tangan pemerintah dalam urusan privasi
—Istilah Nikah/kawin Sirri ‘rahasia’ mengacu pada bentuk perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi. Secara sosial, perkawinan yang tidak dicatat mempunyai istilah sendiri, seperti nikah sirri, kawin bawah tangan, kawin agama, kawin modin, dan juga kawin kyai. Berbagai istilah tersebut mengerucut pada satu maksud bahwa perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN); bagi orang Islam ke KUA (Kantor Urusan Agama), sedang non-muslim ke Kantor Catatan Sipil. Perkawinan seperti ini, dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah, di mana bukti itu adalah Akta Nikah yang dibuat oleh PPN (pasal 7 ayat [1] KHI)
—
—Abstrak
Nikah sirri adalah istilah untuk sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi. Dari analisis pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinannya tetap sah secara agama, tapi tidak diakui oleh negara, karena sebuah perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan yang berlaku. Fakta ini membingungkan dan tidak tegas, sehingga masih banyak terjadi pernikahan di bawah tangan (nikah sirri). Alhasil, ketentuan pencatatan perkawinan itu hanya dianggap sebagai masalah administrasi negara saja dan tidak ada hubungannya dengan kategori sah atau tidaknya sebuah perkawinan.
Faktanya, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah. Jika pernikahan tidak dicatatkan, berarti ilegal dan berimplikasi sangat jauh. Karena Undang-Undang/Peraturan tidak bisa berlaku surut, bagaimana dengan perkawinan yang tidak dicatatkan sebelum diberlakukannya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974? Solusinya, Isbat Nikah. Namun ternyata, perkawinan yang tidak dicatatkan dan berlangsung setelah tahun 1974—bahkan masa sekarang pun—dapat dimintakan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama.
Sebagai solusi, Isbat nikah tentu berdampak sangat positif, karena sebuah pernikahan diakui legalitasnya oleh hukum negara. Implikasinya, segala hak keperdataan sebagai akibat hukum pernikahannya juga diakui. Namun bisa menjadi masalah baru, jika isbat nikah diberikan kepada pelaku poligami, menjadi petaka bagi istri pertama dan keluarganya.
Dampak lainnya, jika isbat nikah diputuskan dengan mudah akan menjadi preseden buruk, yaitu massifnya pernikahan di bawah tangan. Padahal pernikahan di bawah tangan hanya akan diikuti dengan perceraian di bawah tangan juga. Jika hal ini terjadi, maka tidak ada artinya Undang-Undang Perkawinan yang diperjuangkan sekuat tenaga sebagai salah satu bentuk formalisasi Hukum Islam dalam percaturan Hukum Nasional.
—Alasan Nikah Sirri, di antaranya:
1.Mempelai laki-laki masih terikat perkawinan (poligami),
2.Mempelai laki-laki tidak memiliki identitas diri yang jelas, baik karena pendatang atau orang asing,
3.Mempelai perempuan tidak mendapat restu dari orang tua atau walinya,
4.Mempelai laki-laki—ada juga perempuan—hanya ingin mendapatkan kepuasan seksual, bukan bertujuan membentuk keluarga sakinah,
5.Mempelai perempuan adalah janda mati dari seorang PNS yang tidak mau kehilangan pensiun,
6.Mempelai perempuan masih di bawah umur bahkan anak-anak (pedofili), dan
7.Untuk tujuan trafficking, karena perkawinan adalah cara paling mudah untuk merampas anak-anak perempuan dari keluarganya.

Jadi, kalau seseorang memang bersungguh-sungguh dan mempunyai niat baik untuk membangun keluarga sakinah, mengapa mereka menghindari pencatatan? Karena itu, dapat dipastikan bahwa nikah sirri hanya dilakukan oleh mereka yang bermasalah atau mempunyai maksud-maksud tidak baik.

—
—Argumentasi Pro-Nikah Sirri, ada 3:
1.Negara tidak boleh mencampuri urusan agama warganya
2.Kalau nikah sirri dilarang—dan apalagi dianggap kriminal—prostitusi menjadi marak
3.Nikah sirri sah dalam ajaran Islam.
—Mari kita ulas permasalahan ini
—
Negara tidak boleh mencampuri urusan agama warganya
—pencatatan perkawinan bukanlah dimaksudkan untuk mencampuri urusan agama masyarakat. Sebab, pencatatan sejatinya merupakan kewajiban negara dengan tujuan memproteksi warga. Pencatatan ditujukan kepada semua warga negara tanpa melihat agamanya. Dokumen HAM internasional menggariskan kewajiban negara mencatat seluruh peristiwa vital dalam kehidupan warganya, seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian. Itulah yang disebut catatan sipil. Semakin maju dan modern sebuah negara, semakin tertib dan rapi catatan sipilnya. Sejumlah negara Islam, seperti Jordan, mewajibkan pencatatan perkawinan, dan mereka yang melanggar terkena sanksi pidana.
—
Kalau nikah sirri dilarang—dan apalagi dianggap kriminal—prostitusi/perzinaan menjadi marak
—Ini pandangan yang sangat dangkal dan juga keliru. Sebagai makhluk bermartabat, manusia dianugerahi pilihan bebas. Manusia memiliki banyak pilihan dalam hidupnya, bukan hanya nikah sirri dan prostitusi. Manusia dapat memilih kawin sesuai aturan yang berlaku; atau menunda kawin dan menyibukkan diri dengan aktifitas sosial; atau berpuasa agar dapat mengendalikan syahwat; dan sejumlah pilihan lain. Faktanya, dengan dibolehkannya kawin sirri, prostitusi terselubung semakin merebak. Sebagian orang menyebut kawin sirri sebagai prostitusi dengan ijab-qabul. Secara kasat mata banyak dijumpai “mafia” yang menawarkan paket kawin sirri. Di dalamnya sudah termasuk penghulu liar (bukan dari KUA), saksi, dan wali yang semuanya serba dibayar. Lalu apakah rekayasa seperti ini masih pantas disebut perkawinan yang dalam Islam mengandung nilai ibadah? Apakah pantas disebut ibadah jika proses dan prosedurnya sarat dengan tindakan manipulasi dan menghalalkan segala cara? Belum lagi, akibat dari kawin sirri menimbulkan banyak madharat, khususnya bagi isteri dan anak-anaknya.
—
—Nikah sirri sah dalam ajaran Islam?
—Memang benar masalah pencatatan perkawinan tidak ditemukan dalam kitab-kitab fikih abad klasik. Sebab ketika itu kehidupan manusia masih sangat sederhana, pencatatan belum menjadi kebutuhan. Namun seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan yang demikian pesat akibat kemajuan teknologi dan dinamika masyarakat sesuai tuntutan zaman. Kehidupan manusia semakin kompleks dan rumit. Pencatatan menjadi suatu kebutuhan demi kemaslahatan manusia.
—
—Urgensi dan Signifikansi Pencatatan Nikah
—Pernikahan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini tertuang dalam pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan dipertegas dengan pasal 4 KHI, namun pasal 2 ayat (2) UU itu dan KHI pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan tersebut harus dicatatkan menurut perundangan-undangan yang berlaku.
—Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo UU Nomor 32 Tahun 1954, dan KHI pasal 5 ayat (2). Dan untuk memenuhi ketentuan tersebut setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (pasal 6 ayat [1] KHI).
—Sementara dalam KHI pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
—Urgensi…
—Walaupun alasan utama pencatatan nikah ‘sekedar’ untuk ketertiban administrasi, sebagaimana yang dimaksudkan pasal 5 ayat (1) KHI, namun dalam prakteknya berimplikasi sangat jauh.
—Pasal 5 ayat (1) KHI: “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Terciptanya ketertiban yang berkaitan dengan administratif kenegaraan diharapkan akan mengarah kepada terciptanya ketertiban sosial kemasyarakatan; peristiwa-peristiwa perkawinan di Indonesia dapat dikontrol sehingga tidak ada pihak-pihak (terutama perempuan) yang dirugikan. Dengan kata lain peraturan itu dibuat bukannya tanpa tujuan.
—Untuk mencatatkan perkawinannya masing-masing pihak calon suami dan istri harus memenuhi berbagai persyaratan dan mengisi berbagai blanko untuk menjamin kejelasan status dan wali (sebagaimana diatur dalam pasal 5 dan 6 PP Nomor 9 Tahun 1975). Lihat dalam Depag RI, Pedoman PPN., 185-6. Dengan ini diharapkan tidak terjadi penipuan status dan ketidakjelasan-ketidakjelasan yang dapat menghalangi tercapainya tujuan berumah tangga. Dan dalam prakteknya, dengan keharusan memenuhi persyaratan administratif saja, masih ada yang merekayasa/ memalsukan statusnya, apalagi jika tidak ada persyaratan-persyaratan tersebut.
—
—Argumentasi teologis sebagai landasan untuk menjadikan pencatatan sebagai rukun atau syarat sahnya perkawinan sangat jelas:
—Pertama, ber-qiyas kepada ayat mudayanah, (al-Baqarah [2]: 282) yang mewajibkan pencatatan hutang piutang. Berdasarkan mafhum muwafaqat dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa transaksi utang-piutang saja harus dituliskan dengan dua orang saksi, tentu akan lebih penting lagi mencatatkan akad—transaksi—yang mengikat kehidupan dua insan dalam bentuk perkawinan, apalagi akad nikah dilabeli oleh al-Qur’an sebagai mithaqan ghalizan (Perjanjian yang teramat kokoh-agung-suci). Dalam konteks zaman modern seperti saat ini, sebuah perjanjian—apalagi perjanjian agung—perlu bukti autentik untuk menjaga kepastian hukum. Bahkan redaksi ayat mudayanah dengan tegas menggambarkan bahwa pencatatan didahulukan daripada kesaksian (yang dalam perkawinan, kesaksian menjadi salah satu rukun). Qiyas tersebut dalam istilah ushul fikih disebut qiyas al-aulawi (analogi yang hukumnya pada furu’ lebih kuat daripada yang melekat pada asalnya).
—Q.S. al-Baqarah (2): 282;   ياايهاالذين امنوا اذاتداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل…
—Q.S. an-Nisa` (4): 21; واخذن منكم ميثاقا غليظا.
—
—
—Kedua, berdasarkan hadis Nabi SAW:…jangan melacur dan jangan melakukan pernikahan siri (Lihat Kitab an-nikah, Sunan at-Tirmizi, Hadis No. 1008; Kitab an-Nikah, Sunan an-Nasa’i, No. 3316-3317; Kitab an-Nikah, Sunan Ibn Majah, Hadis No. 1886).
—Ketiga, berdasar pada sejumlah hadis menghimbau agar mengumumkan perkawinan (Lihat as-Sarakhsi, al-Mabsut; V:31; Sunan at-Tirmizi No. 1009; Sunan Ibn Majah No. 1885; dan Musnan Ahmad No. 15545.
—Namun mengapa dalam literatur fikih tidak dijumpai pengaturan pencatatan nikah?
—Analisis…

Dari perspektif fikih, ada beberapa analisis yang mengungkapkan mengapa pencatatan perkawinan tidak diberi perhatian yang serius walaupun ada ayat al-Qur’an yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi mu’amalah. Analisisnya sebagai berikut:

1.Larangan untuk menulis sesuatu selain al-Qur’an, berakibat tidak berkembangnya kultur tulis dibandingkan dengan kultur hafalan (oral).
2.Dampak lebih lanjut, mereka sangat mengandalkan hafalan (ingatan). Apalagi mengingat sebuah peristiwa perkawinan, tentu bukan persoalan sulit untuk dilakukan.
3.Tradisi walimah al-ursh walaupun dengan seekor kambing merupakan saksi di samping saksi shar’i terhadap sebuah perkawinan.
4.Ada kesan perkawinan yang berlangsung pada masa-masa awal Islam belum terjadi antar-wilayah negara yang berbeda; calon suami-isteri berada dalam suatu wilayah yang sama, sehingga alat bukti perkawinan selain saksi belum dibutuhkan.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2004), 121.

—Analisis Epistemologis
—pertama, pendekatan historis. “Mengapa dalam kitab-kitab fikih tidak ada satu ulama pun yang menyebutkan masalah pencatatan perkawinan sebagai rukun dan atau syarat nikah? Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan diplomatis bahwa kitab-kitab tersebut merupakan produk budaya yang merupakan jawaban dan refleksi atas kondisi sosial budaya yang melatarbelakanginya*. Dan saat itu—ketika kitab-kitab itu disusun–boleh jadi tingkat integritas/‘amanah’ muslim masih sangat tinggi, sehingga untuk mengadakan akad yang sedemikian agung dan suci (pernikahan), mereka mempersiapkan dan meniatkannya dengan sesuatu yang suci juga. Oleh karena itu kemungkinan menyalahgunakan lembaga perkawinan untuk tujuan sesaat atau sementara—yang tidak sejalan dengan tujuan ideal perkawinan dan merugikan pihak lain relatif kecil, sehingga tanpa dicatatkan pun tidak akan menjadi masalah**.

*Pernyataan ini jangan lantas menyalahkan kitab-kitab fikih. Bukan kitab fikihnya yang tidak relevan, tetapi kesalahan itu berada pada orang-orang yang menempatkan fikih yang ditulis waktu itu, untuk kepentingan sekarang. Ini komentar Amir Syarifuddin yang dinukil Imam Syaukani, Ibid., 255.

**Pernyataan di atas tidak lantas menggeneralisir bahwa muslim sekarang sudah tidak dapat dipercaya lagi, tapi fakta menunjukkan bahwa dengan keharusan memenuhi berbagai persyaratan administrasi untuk pencatatan pernikahannya saja banyak terjadi penipuan-rekayasa, apalagi jika tidak dicatatkan

—
—
—Kedua, pendekatan qa’idah al-fiqhiyyah: مالايتم الواجب الابه فهو واجب (tiada sempurna suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu, maka adanya sesuatu itu menjadi wajib hukumnya), berdasarkan asumsi bahwa peraturan pencatatan perkawinan merupakan peraturan yang sengaja dibuat dalam rangka menyempurnakan kualitas sebuah perkawinan. Penyempurnaan kualitas ini berkaitan erat dengan status perkawinan yang merupakan bagian dari perintah Allah dalam rangka beribadah kepada-Nya. Karena tujuannya yang luhur itu maka segala peraturan yang telah ada sebelumnya dalam kitab-kitab fikih dan peraturan yang muncul terkemudian wajib untuk diadakan. Dengan demikian jika tiada sempurna sebuah perkawinan kecuali dengan adanya pencatatan, maka adanya pencatatan menjadi wajib hukumnya.
—
—Ketiga, pendekatan maslahat. Pendekatan ini muncul sebagai jawaban terhadap pandangan sebagian orang yang menyatakan bahwa perkawinan sirri (tanpa pencatatan) adalah sah menurut agama. Padahal menurut hemat penulis, perkawinan sirri tersebut hanya sah menurut fikih dan tidak atau belum sah menurut agama. Karena pesan yang dibawa agama adalah universal di bawah prinsip rahmatan lil-‘alamin. Artinya, segala tindakan manusia hanya dapat dibenarkan menggunakan justifikasi agama sejauh ia mendatangkan manfaat bagi kepentingan umum—li tahqiq masalih al-‘ammah, bukan kemaslahatan yang bersifat perorangan atau kasuistik. Ini berbeda dengan fikih yang diformulasikan oleh fuqaha yang dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Jadi bisa saja, dahulu suatu keputusan hukum dapat mendatangkan kemaslahatan, namun diterapkan pada masa sekarang malah menimbulkan kemadaratan. Oleh karena itu, harus dibedakan (konteknya), bukannya dipertentangkan. Apalagi masalah ini didukung oleh data faktual bahwa perkawinan yang tidak dicatat akan menimbulkan kesengsaraan bagi pihak istri yang ditinggal suaminya tanpa tanggung jawab yang jelas.
—
—
—Dan karena Islam memberikan pandangan yang dalam dan serius tentang pengaruh perkawinan dan kedudukannya dalam membentuk hidup perorangan, rumah tangga, dan ummat, maka Islam memandang bahwa perkawinan bukanlah hanya sekedar aqad (perjanjian) dan persetujuan biasa yang hanya cukup diselesaikan dengan ijab kabul serta saksi, sebagaimana perjanjian-persetujuan lainnya, melainkan persetujuan itu ditingkatkan menjadi mithaq, piagam perjanjian, persetujuan dan ikatan yang meresap ke dalam jiwa dan sanubari, pertanggungjawabannya untuk terus memelihara dan memenuhinya, biar bagaimana pun rintangan yang menghadang. Perkawinan dinyatakan oleh Allah sebagai suatu ikatan yang teguh dan janji yang kuat, sukar untuk membuka dan menanggalkannya.*
—Bagaimana dengan sekarang? Dengan keharusan memenuhi berbagai persyaratan administrasi untuk pencatatan pernikahannya saja banyak terjadi penipuan-rekayasa, apalagi jika tidak dicatatkan. Jadi, bagaimanapun semua peraturan yang ada baik dalam UU Perkawinan maupun KHI bukan tanpa makna. Peraturan tersebut dibuat untuk mencapai kemaslahatan, sesuai dengan kaidah: تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة dan jika dilihat dari proses terjadinya KHI—yang merupakan ijma’ ulama Indonesia**—tidak ada alasan untuk tidak menaatinya.

*Titik Triwulan Tutik dan Trianto, Poligami Perspektif Perikatan Nikah Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 39-40.

**KHI disusun atas prakarsa penguasa Negara, yaitu Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama (melalui Surat Keputusan Bersama) dan mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur. Secara resmi KHI merupakan hasil consensus (ijma’) ulama dari berbagai “golongan” melalui media lokakarya—diadakan di Jakarta, 25 Pebruari 1988–yang dilaksanakan secara nasional, yang kemudian mendapat legislasi dari kekuasaan Negara pada 10 Juni 1991 dalam bentuk Intruksi Presiden kepada Menteri Agama. KHI disusun untuk menyelamatkan keberadaan dan kehidupan Peradilan Agama yang saat itu belum layak dikatakan sebagai badan peradilan atau badan kekuasaan kehakiman, karena tidak adanya pilar ke-3 yaitu adanya sarana hukum sebagai rujukan. Jika tidak dipedulikan maka akan berbahaya, Peradilan Agama bisa seolah-olah hidup segan mati pun tidak. Lihat Cik Hasan Basri, “KHI dalam Sistem Hukum Nasional” dalam Cik Hasan Basri (Peny.), KHI dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), 1, 8. Bandingkan dengan M. Yahya Harahap, “Informasi Materi KHI: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam”, dalam Ibid., 27-30.

—
—
—Oleh karena itu dengan berpegang pada prinsip maslahah dan sadd az-zari’ah, penulis sepakat dengan pendapat yang mengatakan bahwa nikah dan talak yang dilakukan di bawah tangan lebih cenderung dinyatakan tidak sah menurut hukum Islam, dan nikahnya batal atau sekurang-kurangnya dapat dibatalkan (vernietigbaar).
—Sadd az-zari’ah adalah mencegah sesuatu yang menjadi perantara pada kerusakan, baik untuk menolak kerusakan itu sendiri ataupun untuk menyumbat jalan/ sarana yang dapat menyampaikan seseorang kepada kerusakan. Imam ash-Shatibi mendefinisikan zari’ah dengan: “Melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan”. Contoh seseorang melakukan perkawinan di bawah tangan. Pada dasarnya hal itu halal dan maslahah, tetapi akhirnya terjadi kemafsadatan karena tidak diakui status pernikahannya. Dan Pencatatan perkawinan adalah cara dan upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan (perkawinan yang tidak mencapai tujuan). Lihat dalam Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1 (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 161.
—Pernikahan di bawah tangan secara religius Islam sah, tetapi bagaimana rasional Yuridis Islam? Sebagai bahan analisis, ada satu kasus yang terjadi awal tahun 2008 di Kecamatan Kalitidu Kab. Bojonegoro sbb: “Seorang Kyai diadukan ke polisi oleh wali santri dengan tuduhan telah mencabuli santrinya. Dalam proses pengadilan, pihak terdakwa membantah dakwaan tersebut karena menurutnya ia telah mengawini santri tersebut secara sirri. Tetapi perkawinan sirri-nya itu tidak dapat dibuktikan, sehingga terdakwa dijatuhi hukuman penjara 5 tahun”. Tentang pendapat yang mengatakan pernikahan di bawah tangan, tidak sah secara hukum Islam, lihat Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 22, 43.
—
—Tapi mengapa nikah sirri tetap melembaga?
—Di negara yang menganut sistem hukum yang pluralistik, seperti Indonesia—ada hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional—nikah sirri termasuk sebagai tindakan pilihan hukum (choice of law). Pilihan ini dilakukan bukan saja karena adanya pertentangan norma hukum atas suatu kasus tertentu, melainkan juga sebagai alat untuk melegitimasi adanya pelanggaran di satu pihak, dan di pihak lain sebagai terobosan atas upaya menghindarkan diri dari perasaan dosa (feeling guilty). Oleh karena itu ada juga yang mengatakan bahwa nikah sirri sebagai counter culture atau budaya tandingan. Dalam arti, nikah sirri diklaim sebagai alternatif untuk menolak pergaulan bebas atau menghindarkan perbuatan maksiyat.
—Jawahir Thontowi, Islam, Politik, dan Hukum Esai-Esai Ilmiah untuk Pembaruan (Yogyakarta: Madyan Press, 2002), 59-60.
—
—
Akibat Hukum dari Perkawinan Yang Sah
1.Menjadi halal melakukan hubungan suami-istri;
2.Mahar yang diberikan oleh suami menjadi hak milik istri;
3.Timbulnya hak-hak dan kewajiban suami-istri;
4.Anak-anak yang dilahirkan dari hasil hubungan perkawinan itu menjadi anak yang sah;
5.Suami berkewajiban membiayai kehidupan istri beserta anak-anaknya;
6.Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda;
7.Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya;
8.Bilamana salah satu pihak meninggal dunia, pihak lainnya berhak menjadi wali baik bagi anak-anak maupun harta bendanya; dan
9.Antara suami-istri berhak saling mewarisi, begitu pun dengan anak-anaknya yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
—

4 thoughts on “Nikah Sirri, Pencatatan Nikah, dan Isbat Nikah

  1. Ibu, saya mau tanya, saya sdh mengajukan Nikah Isbat ke PA, namun bilangnya tidak bisa dengan alasan surat cerai saya dengan istri pertama, karena surat cerai tersebut baru ada setelah saya menikah lagi (Nikah siri 14 Mei 2011 sedangkan Surat Cerai Desember 2012), akhirnya ditimbulkan untuk Asal Usul anak saja, Jadi apakah saya memang tidak bisa nikah isbat atau hrus nikah ulang di KUA ?

    Terima kasih sebelumnya Ibu

    • maaf pak totok, saya bukan praktisi Peradilan Agama, jadi lebih jelasnya tanyakan ke PA. namun berdasarkan sedikit keterangan yg Anda berikan, berarti mmg tdk bisa krn persoalan akta cerai Anda dg istri pertama. sekarang bagaimana jadinya (maaf sangat telat melihat blog ini)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s