Fikih Jinayat/HPI dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana Positif

Fikih Jinayat[1]

Pengertian

Fiqh secara bahasa berasal dari faqiha-yafqahu-fiqhan yang berarti mengerti/paham. Sedangkan secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah:

الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية او هو مجموعة الاحكام الشرعية العملية المستفادة من ادلتها التفصيلية.

Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci, atau fikih adalah himpunan hukum-hukum syara yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.

Adapun jinayah secara bahasa adalah:  من شر ومااكتسبهاسم لما يجنيه المرء , “nama bagi akibat/hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan secara istilah sebagaimana yang dikatakan oleh Abdul Qadir Audah:

فالجناية اسم لفعل محرم شرعا, سواء وقع الفعل على نفس او مال او غير ذالك

“Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya”.

Dengan definisi seperti itu, pengertian jinayah sama dengan jarimah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam al-Mawardi, sbb: الجرائم محظورات شرعية زجرالله تعالى عنها بحد او تعزير, jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir.

Jadi, fikih jinayat adalah ilmu tentang hukum syara’ yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci[2]. Dengan demikian obyek pembahasan fikih jinayat adalah hukum-hukum syara’ yang menyangkut masalah tindak pidana dan hukumannya.

Hukuman adalah: العقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان امر الشارع, “Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara”.

Sejarah dan Kedudukan Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam (HPI) atau fikih jinayat merupakan bagian dari Syari’at Islam yang berlaku semenjak diutusnya Rasulullah saw. HPI pada masa Rasul dan khulafaur-rashidin berlaku sebagai hukum publik, yaitu hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau ulil amri, yang pada masa itu dirangkap oleh Rasulullah sendiri dan kemudian diganti oleh khulafaur-Rashidin.

Banyak contoh tentang pelaksanaan HPI masa Rasulullah, seperti kisah Ma’iz yang mengaku telah berzina padahal ia telah beristri sehingga ia dihukum rajam dan peminum khamr dicambuk 40 X. Hukuman seperti ini berlanjut ketika Rasul digantikan oleh Abu Bakar. Pada masa pemerintahan Umar ibn al-Khattab minum-minuman keras merajalela kembali, sehingga Sayyidina Umar mengadakan musyawarah dengan para sahabat untuk menetapkan hukuman bagi peminum khamr yang akhirnya diputuskan hukuman jilid/cambuk 80 kali.

Penggunaan Hukum Islam di bidang pidana ini berlaku sampai dengan masa pemerintahan Bani Umayyah, Abbasiyyah, dan Turki Uthmani yang pemerintahannya masih pemerintahan Islam. Setelah masa itu negara-negara Islam pada umumnya menjadi negara jajahan Barat. Pengaruh penjajahan sangat terasa dalam segala bidang termasuk bidang hukum, khususnya hukum pidana. Negara-negara Islam—kecuali Saudi Arabia—pada umumnya tidak lagi menerapkan hukum pidana syariat Islam ini. Namun saat ini beberapa negara yang menggunakan Islam sebagai dasar negaranya, mulai mencoba untuk menerapkan HPI, misalnya Pakistan dan Sudan.

Oleh karena itu kita mempelajari HPI sekarang ini sebagai ilmu pengetahuan agama dan bahan pemikiran untuk kita perjuangkan supaya bisa berlaku, minimal bagi umat Islam karena ia merupakan bagian dari syariat Islam yang wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan al-Qur’an dan as-Sunnah.

Sistem Hukum Pidana dalam Islam

Dalam mengatur masalah pidana ini Islam menempuh dua macam cara, yaitu:

  1. menetapkan hukuman berdasarkan Nash, dan
  2. menyerahkan penetapannya kepada penguasa (ulil amri).

Dalam cara yang pertama, Islam tidak memberikan kesempatan kepada penguasa untuk menetapkan hukuman yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-Qur’an dan as-Sunnah. Hukuman dalam kelompok pertama ini tidak berubah, dan inilah yang membedakan HPI dengan hukum pidana yang berlaku sekarang di berbagai negara.

Tindak pidana yang termasuk dalam kelompok ini ada 8 macam, yaitu: tindak pidana zina, qadzaf (menuduh zina), pencurian, perampokan, minum-minuman keras, riddah (keluar dari Islam), pemberontakan, dan pembunuhan-penganiayaan. Ketujuh macam tindak pidana (kecuali pembunuhan-penganiayaan) merupakan jarimah hudud yang hukumannya merupakan hak Allah dan hak masyarakat. Sedangkan tindak pidana pembunuhan-penganiayaan merupakan jarimah qisas yang hukumannya merupakan hak individu. Perbedaan prinsip antara hak Allah-masyarakat dengan hak individu terletak dalam masalah pengampunan. Dalam hukuman hudud tidak ada pengaruh pengampunan terhadap hukuman, sedang dalam hukuman qisas ada pengaruh pengampunan yang diberikan oleh si korban atau keluarganya.

Dalam cara kedua, Islam memberikan kesempatan yang luas kepada penguasa untuk menetapkan macam-macam tindak pidana dan hukumannya. Al-Qur’an dan as-Sunnah hanya memberikan ketentuan umum yang penjabarannya diserahkan kepada penguasa. Ketentuan umum tersebut adalah bahwa setiap perbuatan yang merugikan, baik terhadap individu maupun masyarakat, merupakan tindak pidana yang harus dikenakan hukuman. Tindak pidana ini termasuk dalam jarimah ta’zir yang hukumannya disebut dengan hukuman ta’zir.

Perbandingan antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif

Kesamaan HPI dan Hukum Positif dalam menetapkan tindak pidana dan hukumannya, yaitu dari segi tujuannya. Kedua sistem hukum tersebut sama-sama bertujuan memelihara kepentingan dan ketentraman masyarakat serta menjamin kelangsungan hidupnya. Meski demikian ada perbedaan yang jauh antara keduanya, karena memang watak dan tabiat keduanya jauh berbeda. Perbedaannya:

  1. Hukum Islam sangat memperhatikan pembentukan akhlak dan budi pekerti yang luhur karena akhlak yang luhur merupakan sendi atau tiang untuk menegakkan masyarakat. Oleh karenanya setiap perbuatan yang bertentangan dengan akhlak selalu dicela dan diancam dengan hukuman. Sebaliknya hukum positif tidaklah demikian. Menurut hukum positif ada perbuatan yang walaupun bertentangan dengan akhlak dan budi pekerti yang luhur tidak dianggap sebagai tindak pidana, kecuali apabila perbuatan tersebut membawa kerugian langsung bagi perseorangan atau ketentraman masyarakat. Contohnya adalah perbuatan zina. Dalam HPI, zina, walaupun dilakukan dengan suka sama suka, oleh perjaka dengan gadis, dipandang sebagai tindak pidana. Sementara Hukum Positif tidak menganggap hubungan kelamin di luar pernikahan sebagai tindak pidana dan karenanya tidak mengancamnya dengan hukuman, kecuali apabila terjadi perkosaan terhadap salah satu pihak atau pelakunya adalah orang yang masih dalam ikatan perkawinan dengan orang lain[3]. Contoh lain adalah meminum minuman keras. Dalam HPI, meminum khamr dipidana baik mabuk atau tidak, tapi dalam hukum positif, baru dianggap pidana jika dilakukan di jalan-jalan umum dan menimbulkan mabuk karena hal itu akan mengganggu banyak orang (Pasal 536 KUHP).
  2. Hukum Positif adalah produk manusia sehingga serba tidak lengkap dan tidak sempurna sebagaimana manusia yang serba terbatas. Oleh karenanya selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, sebaliknya HPI bersumber dari Allah.

[1] Diktat ini dirangkum dari Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006); Idem, Hukum Pidana Islam, cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

[2] Pengertian ini sejalan dengan hukum pidana menurut hukum positif di Indonesia, yaitu hukum mengenai delik yang diancam dengan hukuman pidana, atau dengan kata lain hukum pidana adalah serangkaian peraturan yang mengatur masalah tindak pidana dan hukumannya.

[3] Pasal 284 KUH Pidana: Dipidana dengan penjara selama-lamanya 9 bulan: a. Laki-laki yang beristri yang berzina sedang diketahuinya bahwa pasal 27 KUH Perdata berlaku baginya: b. Perempuan yang bersuami yang berzina.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s