Unsur-Unsur Jarimah (Unsur Formal-Asas Legalitas)

—Unsur-unsur Jarimah
Umum (untuk semua jarimah) dan khusus (berbeda antarjarimah). Umum ada 3
1.Unsur formal (الركن الشّرعيُّ), yaitu adanya nash/ketentuan yang melarang dan mengancamnya.
2.Unsur Material (الركن الماديُّ), adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik positif maupun negatif.
3.Unsur Moral (الركن الأدبيُّ), pelaku adalah orang mukallaf (dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya)
—Unsur Formal Jarimah
—Adanya ketentuan dari syara yang menyatakan bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
—
—
—Asas Legalitas; tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman kecuali dengan adanya nash
—الأصل في الأشياء الإباحة حتّى يقوم الدليل على تحريمه. Kaidah ini mengandung pengertian bahwa semua perbuatan dan sikap tidak berbuat dibolehkan dengan kebolehan asli (bukan kebolehan yang dinyatakan oleh Syara). Dengan demikian selama belum ada nash yang melarangnya maka tidak ada tuntutan terhadap semua perbuatan dan sikap tidak berbuat tersebut.
—لاحكم لأفعال العقلاء قبل ورودالنّصّ
—Asas legalitas: suatu perbuatan baru dianggap sebagai jarimah yang harus dituntut, apabila ada nash yang melarang perbuatan tersebut dan mengancamnya dengan hukuman. Jadi tidak hanya melarang/menyuruh berbuat, tapi juga menyertakan konsekuensi/sanksi apa yang akan dikenakan kalau perbuatan tersebut dikerjakan/ditinggalkan.
—Aturan/perundangan (mengerjakan/meninggalkan suatu perbuatan) harus disosialisasikan jauh sebelumnya agar diketahui masyarakat. Mengetahui hukum tidak harus hafal pasal-pasalnya, tapi cukup mengetahui peraturan tersebut; orang dewasa yang sempurna akalnya dianggap tahu peraturan dan hukum, maka tidak diterima alasan seseorang untuk menghindar dari jerat hukum dengan dalih belum mengetahui hukum tersebut. Untuk mengantisipasinya, para ulama membuat satu peraturan/kaidah: لايقبل قي دارالاسلام عذر بجهالة الحكم
—Sumber Asas Legalitas
1.Al-Isra`(17): 15,
2.Al-Qashash (28): 59,
3.Al-Baqarah (2): 286,
4.Al-Anfal (8): 38,

HPI sudah mengenal asas ini jauh sebelum hukum positif, karena asas ini baru diperkenalkan akhir abad ke-18 M, ketika untuk pertama kalinya dimuat dalam Hukum Perancis sebagai hasil dari revolusi Perancis.

—Penerapan Asas Legalitas
Dalam Jarimah Hudud dan Qishash; Ayat/hadis yang melarang suatu tindak pidana dan ancaman hukumannya telah dijelaskan secara jelas dan terperinci.
Dalam Jarimah Ta’zir
ØBerbeda dibandingkan dengan hudud dan qishash, karena dalam jarimah ta’zir jenis dan ancaman hukumannya belum dijelaskan secara tegas dan terperinci. Namun secara garis besar telah ditentukan, karena ta’zir adalah setiap hukuman yang bersifat pendidikan atas setiap perbuatan maksiyat yang hukumannya belum ditentukan oleh syara’.
ØPenerapan asas legalitas dalam ta’zir diperlonggar, karena corak jarimah dan kemaslahatan umum menghendaki adanya kelonggaran tersebut.
Ø
Abdul Qadir Audah membagi hukuman ta’zir kepada 3 bagian:
1.Hukuman ta’zir atas perbuatan maksiyat
2.Hukuman ta’zir dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum
3.Hukuman ta’zir atas perbuatan-perbuatan pelanggaran (mukhalafah)
—
Hukuman Ta’zir atas Perbuatan Maksiyat
—Hukuman ta’zir dikenakan pada setiap perbuatan maksiyat, yang tidak terkena had dan kifarat, baik berkenaan dengan hak Allah (masyarakat) maupun hak adami (individu).
—Maksiyat: melakukan perbuatan yang diharamkan/dilarang oleh syara dan atau meninggalkan perbuatan yang diwajibkan/diperintahkan oleh syara’.
—Maksiyat dibagi 3:
1.Perbuatan maksiyat yang dikenakan hukuman had, tetapi kadangkala ditambah dengan kifarat, seperti pelukaan, pencurian dan mabuk minuman keras (had + ta’zir jika kemaslahatan umum menghendakinya); Imam Malik, dalam pelukaan disamping qishash bisa ditambah ta’zir; Syafi’iyah, meminum khamr disamping 40 x dera (had) + 40 x (ta’zir); madhab Hanbali, disamping potong tangan + mengalungkan tangan yg dipotong; madzhab Hanafi menganggap pengasingan 1 tahun untuk pezina ghairu muhsan sebagai ta’zir.
—

2. Maksiyat yang dikenakan kifarat, tetapi tidak dikenai had. Seperti bersetubuh di siang hari Ramadhan. Kifarat pada dasarnya termasuk ibadah karena wujudnya membebaskan budak/puasa/memberi makan fakir miskin. Bila kifarat dikenakan pada perbuatan yang bukan maksiyat (seperti membayar fidyah bagi yang tidak kuat berpuasa), statusnya sebagai ibadah murni; tapi jika dikenakan pada maksiyat, statusnya hukuman murni. Jenis ke-2 ini sangat terbatas, yaitu merusak puasa dan ihram, melanggar sumpah, dan berjimak dengan istri yang sedang haid/dhihar.

3. Maksiyat yang tidak dikenai had dan kifarat, seperti mencium wanita yang bukan istri, percobaan pencurian, memakan bangkai dan darah, dll. Ulama sepakat memberi hukuman ta’zir, karena memang itulah satu-satunya hukumannya.

—Hukuman Ta’zir untuk Mewujudkan Ketertiban Umum
—Kaidah umumnya, ta’zir hanya untuk perbuatan maksiyat. Namun syari’at Islam membolehkan untuk menjatuhkan hukuman ta’zir atas perbuatan bukan maksiyat (yg tidak ditegaskan larangannya), apabila dikehendaki oleh kemaslahatan dan kepentingan umum. Jenisnya tidak bisa ditentukan, dan semua perbuatan yang ada unsur merugikan kepentingan dan ketertiban umum masuk dalam kategori ini. Contoh Rasulullah pernah menahan seorang laki-laki yang dituduh mencuri onta, ketika ternyata tidak terbukti, ia dilepaskan. Penahanan (ta’zir), sedangkan hukuman jika memang sudah terbukti di pengadilan. Tindakan penahanan dibenarkan demi kepentingan umum (walaupun tertuduh bersih), sebab membiarkan tertuduh bebas di luar sangat berbahaya (lari atau malah dikenakan hukuman yang tidak sesuai).  Umar juga pernah men-ta’zir pemuda tampan Nashr Ibn Hajjaj yang tidak melakukan apa-apa, hanya semata-mata karena tampan. Jadi kebutuhan masyarakat yang bisa menentukan hukuman ta’zir, maka sifatnya elastis, tidak kaku dan sesuai situasi dan kondisi.
—
Hukuman Ta’zir untuk Pelanggaran
—Pelanggaran/mukhalafah: melakukan perbuatan makruh atau meninggalkan perbuatan mandub.
—Ulama berbeda pendapat. Yang tidak setuju dijatuhkannya ta’zir berpendapat makruh dan mandub dengan perintah anjuran dan tidak mengikat,maka siapa yang mengerjakan/meninggalkan tidak dapat dikenakan hukuman; sedang yang setuju dita’zir mengatakan bahwa 1. mandub sebenarnya perintah dan makruh adalah larangan, hanya saja tidak disebut maksiyat, hanya pelanggaran, 2. berdasarkan tindakan Umar  yang men-cemeti penyembelih kambing yang tidak siap (sudah menelentangkan kepala kambing, baru mengasah pisaunya).
—Mukhalafah dita’zir jika perbuatan tersebut telah berulang-ulang dilakukan. Jadi dita’zir bukan karena pelanggarannya, tapi karena berulang-ulang sehingga menjadi adat kebiasaan. Namun jika menggangu kepentingan umum, pelaku bisa dita’zir tanpa ada syarat berulang-ulang (hukuman bukan karena makruh/mandub, tapi karena mengganggu ketertiban umum).
—
—

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s